120 Anggota DPR Setuju HMP untuk Pemakzulan Gibran

JAKARTA - Sebanyak 120 anggota DPR RI setuju untuk mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. 

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustofa, menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani, total anggota DPR yang mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut sebanyak 120 orang.

“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusung, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditanda-tangani adalah 120 orang,” ungkap Saan Mustofa.

Adapun rincian pengusul berasal dari delapan fraksi, yakni PDIP sebanyak 14 anggota, Partai Golkar 13 anggota, Partai Nasdem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, Demokrat 18 anggota, dan Gerindra 11 anggota.

Dalam agenda Pimpinan DPR RI menerima pengusul penggunaan hak anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sejumlah perwakilan fraksi menyampaikan alasan pengajuan hak menyatakan pendapat tersebut.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyebut terdapat 14 anggota dari fraksinya yang mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat.

"Kami, Fraksi PDI Perjuangan, akan menyampaikan pertimbangan dan hal-hal yang berkaitan dengan hak menyatakan pendapat kami, sebagai berikut bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, wajib memenuhi ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” kata Dolfie.

Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan terdapat 13 anggota fraksinya yang ikut mengusulkan hak menyatakan pendapat.

“Kami mewakili beberapa anggota, ada 13 anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yang terhimpun sampai hari ini yang ingin menyampaikan hak menyatakan pendapatnya dan kemudian mengajukan permohonan untuk menjadi hak menyatakan pendapat dari DPR,” kata Doli.

Dia menjelaskan, pengajuan tersebut dilatarbelakangi dinamika yang berkembang, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai legitimasi posisi wakil presiden.

“Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi Wakil Presiden. Dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai,” ujarnya.

Dukungan juga disampaikan Fraksi Nasdem. Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto, menyebut sebanyak 19 anggota fraksinya mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat.

“Kami dari Fraksi Nasdem seluruhnya bulat 69 telah menyatakan untuk ajukan hak pendapat. Adapun kalau mungkin dibacakan tidak semuanya. Alasan kami bahwa sebagaimana disampaikan Ketum kami bahwa seluruh prasyarat sudah terpenuhi. Dan tidak ada alternatif lain kecuali jalan ini. Untuk itu, agar semua proses dipercepat jangan sampai menyandera kehidupan bernegara yang lebih penting dan secara khusus hak pendapat ini ditujukan untuk wakil presiden,” kata Sugeng.

Dari Fraksi Gerindra, anggota DPR RI Azis Subekti menyampaikan bahwa terdapat 11 anggota yang ikut menyampaikan usulan tersebut. Dia mengatakan pihaknya terlebih dahulu mencermati berbagai aspirasi dan pandangan yang berkembang di masyarakat.

“Saya Aziz Subekti, nomor anggota A112, mewakili 11 orang dari Fraksi Partai Gerindra DPR RI untuk memberikan pembicaraan di forum ini. Bapak, Ibu sekalian, kenapa kami mengambil waktu yang terakhir, karena kami ingin mendengar, mencermati, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi pandangan, apa yang menjadi keinginan untuk menyelesaikan hal-hal yang sekarang ini berkembang di masyarakat dan tentu kita ingin segera untuk diakhiri,” kata Azis.