Fraksi PDIP Sepakat Gulirkan HMP Pemakzulan Gibran, 110 Anggota Siap Mendukung

JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI sepakat mengambil langkah konstitusional dengan menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kesepakatan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto, setelah menggelar konsolidasi bersama anggota fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).

Utut mengatakan, pihaknya sepakat menempuh jalur konstitusional melalui mekanisme HMP.

"Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat," ujar Utut.

Dia memastikan seluruh anggota Fraksi PDIP siap mendukung langkah tersebut. Saat ini, fraksi tersebut memiliki 110 anggota di DPR RI.

"Anggota kita 110, nanti kalau diperlukan 110. Yang jelas, sepakat (HMP) karena kita ini kan memang kita header demokrasi, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya," terang Utut.

Meski demikian, Utut mengatakan Fraksi PDIP masih mempertimbangkan waktu dan mekanisme penyampaian usulan HMP kepada pimpinan DPR RI.

"Kita lihat kalau itu kan mekanisme dan teknis administratif. Yang paling sulit di politik itu kan keputusan politiknya, kami telah sepakat mengambil langkah konstitusi," ujarnya.

Utut juga menanggapi rencana Gibran yang ingin membuktikan keabsahan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurutnya, Fraksi PDIP tetap akan menempuh langkah konstitusional terkait persoalan tersebut.

"Ya sudah kita tadi mengambil keputusan terhadap hak orang per orang, termasuk itu kita tidak pernah menghalangi. Oke, semuanya ya. Itu ya, poinnya itu ya. PDI Perjuangan mengambil langkah konstitusi, yaitu akan mengambilkan Hak Menyatakan Pendapat. Jadi kita satu setuju, semua setuju," pungkasnya.