Ketum Alumni 212 Sebut Jabatan Gibran Tak Sah Menurut Islam, Fatwa Bakal Dibahas di Ijtima Ulama

JAKARTA - Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (Persada 212), Ahmad Shabri Lubis, menilai jabatan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak sah jika ditinjau dari perspektif syariat Islam. Penilaian tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang belakangan kembali menjadi sorotan.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan, terkait persoalan kepemilikan ijazah setingkat SMA Gibran dalam persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden.

Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam perkara keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran. Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran sebagai persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024 tidak sah.

"Kalau dari sudut pandang Islam sudah pasti batal, maka otomatis jabatannya pun juga batal karena dihasilkan dari hasil yang batal," ujar Ahmad Shabri Lubis di Petamburan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Atas dasar pandangan tersebut, Ahmad menilai desakan pemakzulan terhadap Gibran perlu dilakukan. Dia memastikan persoalan ini akan dibahas dalam Ijtima Ulama, termasuk mengenai pandangan syariat Islam terhadap tindakan yang dinilai sebagai bentuk penipuan terhadap masyarakat.

"Jadi, itu semua sudah harus diturunkan bahkan ya nanti kalau dalam Ijtima Ulama tadi sudah disampaikan oleh beberapa ulama, apa nih hukumnya kalau dalam syariat Islam model menipu seperti ini, menipu rakyat seperti ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Ahmad mengatakan, hasil pembahasan dalam Ijtima Ulama bersama sejumlah tokoh nasional akan diumumkan kepada publik. Forum yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat itu juga direncanakan membahas sejumlah fatwa terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.

"Nah, itu insyaallah taala nanti dalam Ijtima Ulama dan tokoh nasional yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan, akan diumumkan nanti insyaallah. Nah, nanti di situ akan ada fatwa-fatwa yang akan dikeluarkan oleh para ulama dan tokoh nasional, insyaallah," pungkasnya.

Terpisah, Gibran mengaku tidak ingin polemik terkait dokumen pendidikannya menjadi persoalan berkepanjangan. Meski sebelumnya telah menyampaikan niat untuk mundur dari jabatannya, dia menegaskan akan memperjuangkan keabsahan dokumen tersebut melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gibran menyampaikan hal tersebut setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pagi. Dalam pertemuan itu, dia mengaku mendapat sejumlah saran dan masukan dari Prabowo, termasuk agar tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.

"Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya sudah bertemu Pak Presiden. Beliau sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN," ujar Gibran kepada wartawan.