Terbitkan Fatwa Haram Vape, MUI Minta Presiden dan DPR Segera Susun UU Pelarangan

JAKARTA - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI, segera menyusun undang-undang (UU) yang mengatur pelarangan rokok elektrik atau vape. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk zat adiktif dan penyalahgunaan vape.

Permintaan itu menjadi salah satu rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh, mengatakan fatwa tersebut tidak hanya mengatur penggunaan vape, tetapi juga menegaskan keharaman aktivitas produksi dan perdagangan produk tersebut.

"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd ad-dzari’ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya," ujar Ni'am, Selasa (10/11/2026).

Menurut Ni'am, penetapan fatwa tersebut didasarkan pada dampak negatif penggunaan vape. Selain mengandung nikotin yang dapat memicu ketergantungan, vape juga dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran zat-zat terlarang.

Atas dasar itu, MUI meminta Presiden Prabowo dan DPR RI mengambil langkah konkret melalui penyusunan regulasi yang mengatur pelarangan vape. MUI menilai regulasi yang disertai sanksi tegas diperlukan untuk mengendalikan peredaran vape sekaligus melindungi generasi muda dari paparan nikotin dan penyalahgunaan narkotika.

"Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," tegas Ni'am.