Jika Wapres Gibran Ogah Mundur, PKS: HMP Pilihan Tepat

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf (AMY) menilai Gibran Rakabuming Raka akan lebih bijaksana bila memutuskan mundur dari jabatan Wakil Presiden (Wapres). Jika tidak, DPR RI akan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

“Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan HMP oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar AMY dikutip, Selasa (10/11/2026).

Baca juga: Ahmad Doli: Sejumlah Legislator Respons Positif Usulan Penggunaan HMP Makzulkan Gibran

Menurut dia, penggunaan hak-hak DPR harus dilakukan secara kolektif melalui mekanisme kelembagaan dan komunikasi antarfraksi. Untuk itu, PKS akan terus membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik di parlemen agar aspirasi masyarakat dapat dibahas secara terbuka dan bertanggung jawab.

“PKS tentu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi di DPR RI. Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga marwah lembaga-lembaga negara,” ungkapnya.Sekjen PKS Muhammad Kholid mengusulkan HMP untuk kasus ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). "Opsi HMP bisa menjadi pilihan yang relevan dan sesuai konstitusi. Ini paling tepat," katanya.

Apabila HMP jadi pilihan maka ini akan mengikuti mekanisme yang diatur UUD 1945. Dalam Pasal 7A mengatur pemberhentian wapres yang tidak lagi memenuhi syarat dan Pasal 7B mengatur jalurnya yaitu dari DPR ke MK lalu ke MPR.

"Jadi diawali oleh DPR, lalu tahapan pemeriksaan di MK dan pengambilan keputusan di MPR. Semua ini harus ditempuh sesuai persyaratan UUD 1945," ujar Kholid.

PKS terus membangun komunikasi dengan partai lain untuk menggunakan HMP. “HMP akan kami komunikasikan ke partai lain. Saya melihat ini akan diterima karena secara umum kami memiliki pandangan yang sama terkait kasus ini,” katanya.