Bahlil Dukung Aparat Usut Tuntas Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendukung aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Bahlil meminta proses penyelidikan dilakukan secara terbuka dan transparan demi menjaga wibawa kepala negara serta stabilitas demokrasi nasional.
Menurut Bahlil, tindakan menyadap kepala negara merupakan pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi. Karena itu, aparat kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya didorong untuk tidak ragu membongkar siapa pun dalang di balik aksi penyadapan tersebut.
"Kita, Partai Golkar, mendukung secara penuh aparat penegak hukum dalam menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi terkait dengan penyadapan. Kita mendukung penuh. Diutus, diusut tuntas, dan dilakukan secara transparan," ujar Bahlil dalam pidatonya Sabtu (7/11/2026).
Baca Juga: Dituding Rapat dengan Jenderal Terkait Penyadapan, Bahlil: Buktikan, kalau Tidak Saya Somasi
Bahlil membeberkan bahwa praktik penyadapan ini tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, melainkan juga menimpa dirinya secara pribadi. Karena itu, ia merasa geram dengan munculnya tuduhan di media sosial yang menyebut dirinya terlibat dalam skandal penyadapan ini."Tidak hanya kepala negara yang disadap, saya pun disadap soalnya. Awak pun jadi disadap. Resah, takut juga itu barang disadap," tegas Bahlil.
Bahlil menambahkan, "Jadi mereka membangun persepsi seolah-olah kita ada urusannya dengan penyadapan. Gimana mungkin saya bisa ikut mengatur penyadapan sementara saya juga disadap. Abuleke ini, asli abuleke ini. Kreatif dikit gitu loh."
Lebih lanjut, Bahlil mendesak aparat kepolisian untuk mengusut hoaks yang beredar di ruang publik, termasuk tudingan yang mengklaim ada ketua umum partai politik menggelar rapat bersama para jenderal beberapa jam sebelum terjadinya penangkapan.
"Saya minta kepada pihak aparat keamanan, pihak kepolisian untuk diusut tuntas, dibuka aja! Jangan fitnah terus yang dibangun! Diusut aja! Kalau memang ada rapat itu siapa aja, dibuka aja. Karena saya merasa tidak pernah melakukan itu," tegas Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi ini.
