Kementerian PKP Kebut Pembangunan 21.228 Huntap Relokasi di Aceh

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pembangunan 21.228 unit hunian tetap (huntap) relokasi pascabencana di Provinsi Aceh. Program yang ditargetkan berlangsung pada periode 2026-2027 tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp6,077 triliun.

Kepala Pos Komando Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengatakan pemerintah terus mengakselerasi seluruh tahapan pembangunan agar masyarakat terdampak bencana dapat segera menempati hunian yang layak dan aman.

"Pemerintah terus mempercepat seluruh tahapan pembangunan agar masyarakat terdampak bencana segera memperoleh hunian yang layak. Pemilihan penyedia jasa, penandatanganan kontrak, mobilisasi lapangan, hingga pelaksanaan konstruksi terus kami kawal secara ketat agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai," kata Safrizal ZA, Kamis (22/10/2026).

Baca juga: Dorong Pemulihan Pascabencana, Aceh Tengah Siapkan Lahan 533 Huntap Komunal

Berdasarkan pemutakhiran data per 21 Oktober 2026, alokasi pembangunan huntap di Aceh pada Tahun Anggaran 2026 mencapai 6.220 unit yang tersebar di delapan kabupaten/kota, yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, dan Kota Lhokseumawe. Anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp1,76 triliun. Percepatan pembangunan ditandai dengan rampungnya proses pengadaan penyedia jasa dan penandatanganan kontrak pada seluruh paket pekerjaan Tahun Anggaran 2026. Secara keseluruhan terdapat 54 paket pembangunan huntap relokasi terpusat di Sumatra dengan nilai kontrak konstruksi fisik mencapai Rp1,647 triliun dan kontrak manajemen konstruksi sebesar Rp40,72 miliar.

Lihat video: Rekonstruksi Pascabencana, Wamenko Polkam Tinjau Hunian Tetap di Aceh

Di Aceh, pekerjaan konstruksi telah bergerak di berbagai lokasi pembangunan. Hingga 21 Oktober 2026, progres fisik rata-rata pembangunan huntap di Aceh tercatat mencapai 1,52, meliputi pekerjaan land clearing, pondasi, fabrikasi panel Rumah Instan Sehat Sederhana (RISHA), pengukuran lahan, hingga pekerjaan struktur pada sejumlah titik pembangunan.

Pembangunan huntap memanfaatkan berbagai sumber lahan, mulai dari aset pemerintah daerah, tanah masyarakat, tanah adat, hingga lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik sejumlah perusahaan. Di lapangan, pelaksanaan konstruksi juga menghadapi tantangan kondisi geografis yang beragam, mulai dari wilayah datar, landai, berkontur hingga kawasan berlereng tajam, khususnya di Kabupaten Gayo Lues.

Menurut Safrizal dari sisi anggaran, realisasi penyerapan pembangunan huntap di Aceh hingga 21 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp125,39 miliar atau 7,14 dari total pagu sekitar Rp1,76 triliun. Penyerapan tersebut diproyeksikan meningkat hingga 95,07 pada akhir Desember 2026 seiring percepatan pelaksanaan konstruksi di seluruh lokasi pembangunan.

“Selain melalui APBN, percepatan penyediaan hunian tetap juga didukung program gotong royong melalui CSR Yayasan Buddha Tzu Chi. Program tersebut menargetkan pembangunan 1.000 unit rumah tipe 36 di Aceh yang tersebar di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Utara, masing-masing sebanyak 500 unit,” katanya. Hingga 19 Oktober 2026, kata Safrizal sebanyak 534 unit telah selesai dibangun, terdiri atas 294 unit di Aceh Tamiang dan 240 unit di Aceh Utara. Sebagian unit telah diserahterimakan kepada masyarakat, termasuk di Desa Tanjung Seumantoh, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Desa Meunasah Bujok, Kabupaten Aceh Utara. Sementara unit lainnya masih dalam berbagai tahapan konstruksi dan ditargetkan rampung secara bertahap hingga akhir tahun 2026.

Mantan Pj Gubernur Aceh itu mengatakan, percepatan pembangunan huntap harus tetap diiringi dengan pengawasan kualitas pekerjaan agar rumah yang dibangun memenuhi standar teknis dan dapat dihuni dalam jangka panjang.

"Pembangunan huntap relokasi terpusat ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Karena itu, seluruh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas harus bekerja profesional, mematuhi spesifikasi teknis, serta mengantisipasi berbagai kendala di lapangan, baik yang berkaitan dengan kondisi topografi maupun penyiapan lahan. Evaluasi akan terus dilakukan agar seluruh target pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu," ucapnya.