Ombudsman Temukan Maladministrasi Bantuan Korban Gempa NTT
JAKARTA - Ombudsman RI mengungkap empat temuan terkait dugaan maladministrasi dalam pelayanan terhadap korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Temuan tersebut berkaitan dengan belum meratanya bantuan hingga hambatan akses pendidikan.
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, dugaan maladministrasi itu merupakan hasil monitoring Ombudsman RI pada September-Oktober 2026. Menurutnya, temuan ini menjadi penting untuk pembenahan.
"Dalam konteks maladministrasi, kami mencatat bahwa masih ada titik-titik maladministrasi yang butuh pembenahan ke depan," kata Robert di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Dia memaparkan, temuan pertama berkaitan dengan bantuan yang belum merata. Robert mengatakan bantuan yang diberikan kepada korban bencana belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan dan kondisi objektif di lapangan, termasuk skala kerusakan dan tingkat dampak bencana yang dialami masyarakat.
"Itu sering kali juga dampaknya gede tapi bantuannya sangat lama atau bantuannya tidak sebesar daerah lain yang mungkin punya akses terhadap mereka yang punya bantuan baik dari pemerintah mau pun non-pemerintah," ungkap Robert.
Kedua, persoalan hunian dan pendataan korban. Robert menyoroti proses penanganan data korban bencana yang masih menjadi persoalan, terutama dalam bencana terbaru di Flores.
Menurutnya, pendataan dan verifikasi korban sebenarnya telah selesai. Namun, data tersebut masih harus ditinjau oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelum dijadikan dasar penyusunan rencana pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap serta program rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Hari ini problemnya data tersebut, data sudah bergerak tetapi kemudian masih ada saja yang dianggap oleh mereka yang bekerja di lapangan itu belum objektif, belum sesuai dengan apa yang terjadi," ujarnya.
Ketiga, layanan kesehatan dan pendidikan yang masih memprihatinkan. Robert menilai keberlanjutan layanan kesehatan dan pendidikan bagi korban bencana perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, dampak bencana tidak hanya dirasakan masyarakat saat ini, tetapi juga berpotensi memengaruhi generasi mendatang.
Dia mencontohkan anak-anak korban bencana yang hanya dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar satu hingga dua kali dalam sepekan karena harus bergantian menggunakan tenda sekolah yang tersedia.
"Terlalu luas bagi anak-anak kita yang sekolahnya seminggu kadang-kadang cuman sekali, paling banyak dua kali karena dia harus bertukar giliran dengan kelas lain untuk memanfaatkan satu atau dua tenda yang ada," tutur Robert.
Dia menilai temuan tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui pembangunan fasilitas darurat agar pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat terdampak tetap berjalan.
"Ini temuan dari Ombudsman yang saya kira penting untuk segera direspons dengan pembangunan fasilitas darurat agar kembali bisa layanan pendidikan dan kesehatan sebagai sesuatu yang sangat krusial itu bisa terus berlanjut," katanya.
Keempat, hambatan pelayanan administrasi publik. Robert menyebut Ombudsman juga menemukan kendala dalam pelayanan administrasi publik bagi korban bencana.
“Persoalan tersebut mencakup pengurusan data kependudukan hingga administrasi yang dibutuhkan masyarakat untuk memulihkan kondisi ekonomi mereka setelah bencana,” pungkasnya.
