Karhutla Meluas di Kalimantan, DPR: Penanganan Harus Extraordinary!

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera mencairkan anggaran operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebesar Rp290,9 miliar. Desakan itu disampaikan menyusul karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan yang dalam beberapa hari terakhir semakin meluas.

Rajiv menilai penanganan karhutla harus dilakukan secara luar biasa atau extraordinary karena kebakaran telah berdampak langsung terhadap masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi.

“Kementerian Keuangan harus segera mencairkan anggaran operasional penanganan karhutla yang telah dibahas dalam rapat kerja antara Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan pada 18 Agustus lalu,” kata Rajiv melalui keterangannya, Jumat (21/8/2026).

Menurut Rajiv, kebutuhan anggaran Rp290,9 miliar tersebut telah menjadi kesimpulan dalam rapat Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada Selasa (18/8).

Dia juga meminta Kementerian Kehutanan bersama pemerintah daerah segera mengambil langkah luar biasa untuk mengendalikan karhutla yang semakin meluas di sejumlah wilayah Kalimantan.

Berdasarkan data BNPB per Jumat (21/8/2026), sejumlah titik karhutla baru masih muncul di Kalimantan. Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, titik api kembali muncul di Kecamatan Tanah Grogot, Batu Sopang, dan Batu Engau. Total lahan yang terbakar mencapai sekitar 25,29 hektare.

Sementara itu, karhutla di Kabupaten Kutai Kartanegara terjadi di sejumlah wilayah, yakni Kecamatan Loa Kulu, Tenggarong, Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Muara Muntai, Muara Jawa, dan Kota Bangun pada Rabu (19/8/2026).

Total luas lahan yang terbakar di wilayah tersebut mencapai 49,55 hektare. Kebakaran terluas terjadi di Kelurahan Pendingin dengan luas mencapai 42 hektare.

“Karhutla saat ini telah berdampak pada kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi. Nah, kondisi itu diperparah cuaca kering karena fenomena El Niño. Jadi harus penanganan luar biasa,” tegas Rajiv.

Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu mengapresiasi kerja BNPB, kepolisian, pemerintah daerah, serta pihak lainnya dalam menangani dampak karhutla, termasuk asap yang mulai masuk ke permukiman warga.

Rajiv menilai sinergi antara Manggala Agni, TNI-Polri dan pemerintah daerah harus diperkuat, khususnya untuk melakukan pendinginan sejak dini sebelum api meluas.

“Kapolda, Pangdam, dan seluruh pihak lain turut membantu Kementerian Kehutanan di wilayah dalam upaya penanganan asap yang sudah masuk ke permukiman warga. Ke depan, perlu diperkuat sinergi antara Manggala Agni, TNI-Polri dan pemda dalam pendinginan dini sebelum api meluas,” jelasnya.

Selain pemadaman, Rajiv meminta pemerintah menyiapkan langkah pemulihan ekosistem setelah karhutla berhasil ditangani. Salah satunya melalui penanaman kembali kawasan hutan dan lahan yang terdampak kebakaran.

Dia juga mendorong patroli terpadu di daerah rawan karhutla diperketat. Sosialisasi larangan pembakaran lahan kepada masyarakat dan korporasi juga harus dimasifkan sebagai langkah pencegahan.

Di sisi lain, Rajiv menegaskan penegakan hukum harus berjalan secara terukur dan beriringan dengan upaya pemulihan kawasan terdampak karhutla. Penyebab kebakaran, kata dia, harus diselidiki untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum.

“Penegakan hukum harus berjalan secara terukur dan beriringan dengan upaya pemulihan karhutla, dan penyebab kebakarannya tetap harus diselidiki,” pungkasnya.