Survei Lemkapi: 80,3 Publik Puas dengan Kinerja Penanganan Kamtibmas oleh Polri

Mayoritas masyarakat menilai positif kinerja aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasil survei Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menunjukkan 80,3 responden menyatakan puas terhadap penanganan kamtibmas oleh Polri dengan dukungan TNI.

Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan mengatakan, tingkat kepuasan kinerja kepolisian di bawah kendali Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menunjukkan masyarakat melihat aparat keamanan cukup responsif dalam menghadapi berbagai persoalan keamanan.

"Sebanyak 80,3 responden menyatakan puas. Ini merupakan indikator bahwa mayoritas masyarakat menilai penanganan kamtibmas selama era pemerintahan Presiden Prabowo berjalan cukup baik," katanya, Minggu (9/8/2026).

Baca juga: Citra Positif Polri Meningkat, Pakar: Masyarakat Rasakan Perubahan Kinerja Kepolisian

Dosen Program Pasxasarjana ini menjelaskan, kepuasan masyarakat bukan muncul tanpa alasan. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan responden, terutama kecepatan Polri merespons berbagai gangguan keamanan dan kemampuan aparat melakukan deteksi serta pencegahan sejak dini. Salah satu program yang dinilai baik dan dipuji responden adalah kedekatan kepolisian dengan TNI, pemerintah daerah (Pemda), dan warga biasa seperti buruh, ojol , petani, dan nelayan. Selain itu, upaya pencegahsn secara dini seperti Program Preventive Strive juga didukung masyarakat. Program yang sama juga banyak dilakukan diberbagai polda di Indonesia demi memberikan kenyamanan kepada masyarakat. "Hasil survei menyebut kecepatan kepolisian menangani potensi gangguan kamtibmas menjadi salah satu alasan masyarakat memberikan penilaian positif," ujarnya.

Lihat video: Prabowo Pimpin Upacara Pelantikan 1.177 Prasetya Perwira TNI-POLRI

Meski demikian, Lemkapi mengingatkan angka kepuasan tersebut tidak boleh membuat Polri lengah dan lupa diri. Karena dalam survei yang sama, 13,6 responden menyatakan tidak puas, sedangkan 6,1 tidak memberikan penilaian karena masih ingin melihat perkembangan situasi keamanan ke depan. Kelompok masyarakat yang belum puas, kata Edi, menyoroti masih adanya konflik antarwarga dan persoalan keamanan yang belum diselesaikan secara tuntas.

"Kita harapkan, Ini menjadi catatan penting bagi kepolisian bahwa penanganan keamanan bukan hanya soal seberapa cepat aparat datang ketika terjadi gangguan, tetapi juga bagaimana konflik tersebut dapat diselesaikan sampai ke akar persoalan sehingga tidak muncul kembali," tegasnya.

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menyebut, meski angkanya tinggi kepolisian harus tetap waspada dan harus terus tingkatkan kinerja di tengah masyarakat. Angka 80,3 justru harus menjadi modal untuk meningkatkan kinerja, sementara 13,6 yang belum puas harus menjadi bahan evaluasi. "Masyarakat menginginkan rasa aman yang konsisten, penanganan konflik yang tuntas, serta pelayanan kepolisian yang cepat dan profesional," katanya.

Edi juga menilai pendekatan preventif dan deteksi dini harus terus diperkuat oleh seluruh polres dan polda diseluruh Indonesia. Kepolisian tidak cukup hanya bertindak cepat setelah gangguan keamanan terjadi, tetapi harus mampu mengidentifikasi potensi konflik dan mengambil langkah pencegahan secara proporsional di wilayah masing-masing.Survei Lemkapi dilaksanakan pada 30 Juli hingga 6 Agustus 2026 melalui jaringan mahasiswa di seluruh provinsi di Indonesia dengan melibatkan 800 responden berusia 17 tahun ke atas. Survei menggunakan metode multistage sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 dan margin of error sekitar 3.

Menurut Edi, hasil tersebut memberikan gambaran bahwa secara umum masyarakat memberikan apresiasi terhadap kemampuan aparat keamanan menjaga kamtibmas. Namun, apresiasi tersebut harus diikuti dengan evaluasi berkelanjutan dan jangan cepat berpuas diri.

"Kepercayaan masyarakat bukan sesuatu yang permanen. Kalau kinerja meningkat, kepercayaan akan terus meningkat. Sebaliknya, kalau pelayanan dan penanganan keamanan menurun, kepercayaan publik juga bisa turun. Karena itu, hasil survei ini harus menjadi dorongan bagi kepolisian untuk terus bekerjs semakin baik," ucapnya.

Ketua Umum Asosiasi Dosem Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (Adihgi) ini mengingatkan, semakin cepat potensi gangguan dideteksi dan diselesaikan secara tepat, semakin kecil kemungkinan persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Di sinilah pentingnya penguatan fungsi intelijen, patroli, komunikasi publik dan penyelesaian konflik. Saya yakin polri pasti bisa," ujarnya.