Disentil Jadi Partai Penyeimbang, PDIP: Golkar Urus Pemadaman Listrik Saja

Disentil Jadi Partai Penyeimbang, PDIP: Golkar Urus Pemadaman Listrik Saja

Nasional | sindonews | Sabtu, 20 Juni 2026 - 18:01
share

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus merespons balik pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji yang mengomentari PDIP sebagai partai penyeimbang. Deddy menyarankan agar Golkar fokus urus pemadaman listrik ketimbang komentari partai lain.

"Saya menilai lebih baik Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di mana-mana, daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan," ujar Deddy di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).

Baca juga: PDIP Tegaskan Jadi Penyeimbang, Golkar: Entah Apa yang Diseimbangkan, Nanti Rakyat yang Menilai

Dia menegaskan bahwa PDIP bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ikut berkuasa.

"Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang," sindirnya.

Deddy memahami bahwa berada dalam pemerintahan sangat menguntungkan partai politik karena memiliki akses kekuasaan. Untuk itu, ia heran pihak yang bersikap nyinyir terhadap partai yang bersda di luar kekuasaan.

Baca juga: Didesak Tegaskan Sikap ke Pemerintahan Prabowo, PDIP: Memangnya Jazilul Siapa?

"Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan," ujar Deddy.

Diketahui sebelumnya, Sekjen Partai Golkar, M Sarmuji mempertanyakan sikap PDIP sebagai partai penyeimbang di dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan menghormati sikap tersebut."Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang," kata Sarmuji, Sabtu (20/6/2026).

Sarmuji menerangkan, posisi PDIP tak masuk dalam lingkaran Pemerintahan. Ia pun mempertanyakan sikap penyeimbang PDIP.

"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktek penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan ? Nanti rakyat yang menilai," ucap Sarmuji.

"Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja," sebutnya.

Topik Menarik