Mengapa Ekonomi Solid, Namun Sosial-Politik Mulai Gelisah?

Perdana Wahyu SantosaProfesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, dan Direktur Riset GREAT Institute

“Sell Indonesia” tidak boleh dibaca hanya sebagai aksi jual di pasar saham dan obligasi saja. Ia adalah sinyal sosial-politik yang datang dari jantung ekonomi. Ketika rupiah melemah, IHSG tertekan, dan investor asing menarik dana, yang terguncang bukan hanya grafik di layar broker. Yang ikut bergetar adalah harga pangan, ongkos produksi, rasa aman kelas menengah, keberanian pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja dan pada akhirnya, mulai lunturnya kepercayaan publik kepada negara.

Di sinilah masalahnya menjadi serius. Indonesia masih mencatat pertumbuhan ekonomi 5,61 persen pada triwulan I-2026 menurut BPS, tetapi angka pertumbuhan yang baik tidak otomatis meredakan kegelisahan jika pasar membaca arah kebijakan fiskal, moneter dan regulasi yang kurang konsisten. Reuters bahkan menggambarkan tekanan pasar Indonesia sebagai krisis kepercayaan investor, dengan kekhawatiran atas perubahan kebijakan, pelemahan mata uang, tekanan terhadap saham dan meningkatnya risiko tata kelola. Narasi seperti ini boleh saja diperdebatkan, tetapi tidak boleh diremehkan. Pasar mungkin sering bereaksi berlebihan (overreaction), namun pasar juga memberi sinyal tentang kepercayaan.

Rupiah yang melemah bekerja seperti pajak tersembunyi. Tidak ada pengumuman kenaikan tarif, tetapi dampaknya terasa di dapur rumah tangga. Bahan pangan berbasis impor, bahan baku obat, komponen elektronik, mesin industri, energi, perawatan kendaraan dan input produksi menjadi lebih mahal. Awalnya produsen berupaya menahan harga. Setelah itu, margin tergerus. Bila tekanan berlanjut, harga terpaksa dinaikkan, perekrutan karyawan ditunda, lembur dikurangi, bahkan efisiensi tenaga kerja mulai dibahas. Pada titik ini, kurs dan suku bunga bukan lagi urusan elit pasar uang. Ia menjadi urusan buruh pabrik, pengojek, pedagang kecil, ibu rumah tangga hingga anak muda pencari kerja.

IHSG yang jatuh juga tidak hanya melukai investor kaya. Perlu diingat, kelas menengah di Indonesia semakin banyak yang menyimpan dana di reksa dana, saham, dana pensiun, asuransi dan produk keuangan lainnya. Ketika nilai aset turun, kerugian mendera dan rasa aman ikut menurun. Konsumsi ditahan, pembelian rumah ditunda. Rencana pendidikan anak dihitung ulang. Dalam ekonomi modern, ekspektasi adalah bahan bakar. Ketika ekspektasi memburuk, masyarakat tidak selalu langsung miskin, tetapi mereka mulai bersikap seolah-olah sedang menghadapi krisis. Itu cukup untuk memperlambat ekonomi.Dampak sosial-politiknya muncul dalam tiga lapisan. Pertama, tekanan harga menciptakan kemarahan yang tersimpan diam-diam. Publik mungkin tidak memahami neraca pembayaran, tetapi mereka memahami harga beras, telur, transportasi dan cicilan. Kedua, tekanan kerja memperbesar kecemasan. Anak muda yang sulit mendapatkan pekerjaan akan lebih mudah kehilangan kepercayaan terhadap ekspektasi pertumbuhan. Ketiga, ketidakpastian kebijakan akan melemahkan legitimasi. Ketika pemerintah tampak sering mengubah aturan, sementara BI dipersepsikan harus menanggung beban stabilisasi sendirian, publik mulai bertanya: siapa sebenarnya yang mengendalikan keadaan?

Risiko instabilitas tidak selalu muncul dalam bentuk ledakan besar. Ia bisa muncul sebagai fragmentasi kepercayaan: demonstrasi mahasiswa, keresahan ibu rumah tangga, kemarahan digital, penolakan terhadap kebijakan, tekanan serikat pekerja, penurunan kepatuhan pajak, atau meningkatnya sentimen anti-elit. Dalam masyarakat yang semakin terkoneksi, kenaikan harga kecil dapat menjadi isu politik besar bila dibingkai sebagai bukti bahwa negara tidak hadir. Media sosial akan mempercepat proses tersebut. Kecemasan ekonomi yang dahulu berhenti di meja makan kini dapat berubah menjadi opini publik nasional, bahkan internasional, dalam hitungan jam.

Ada pandangan tandingan yang perlu dihormati, seperti pemerintah jangan terlalu tunduk pada pasar (atau oligarki). Indonesia adalah negara besar, memiliki sumber daya alam, pasar domestik yang luas, dan agenda pembangunan yang tidak boleh disandera oleh investor jangka pendek. Argumen ini benar. Tetapi menolak tunduk pada pasar berbeda dengan menolak membaca sinyal pasar. Kedaulatan ekonomi bukan berarti kebal terhadap arus modal, nilai tukar dan biaya sosial. Justru negara yang berdaulat harus mampu menjaga agar agenda sosialnya tidak runtuh karena hal itu menimbulkan biaya kepercayaan yang terlalu mahal.

Karena itu, solusi tidak boleh semata-mata bersifat teknokratis. BI memang perlu menjaga stabilitas rupiah melalui suku bunga, intervensi valas dan instrumen pasar uang. BI telah menaikkan BI-Rate kembali menjadi 5,50 persen pada Juni 2026. Namun, kebijakan moneter hanya “mengulur waktu” jika akar masalahnya belum teratasi. Masalahnya adalah keraguan pasar terhadap arah fiskal dan kebijakan ekonomi yang berisiko tinggi. Pemerintah harus menunjukkan disiplin belanja, transparansi pembiayaan dan keberanian untuk mengevaluasi ulang program MBG dan KDMP yang diduga banyak mengalami kebocoran dan kurang efektif.

Sementara itu, kenaikan mendadak BBM jenis Pertamax 92 sebesar hampir 30 persen juga dinilai mengurangi daya beli kelas menengah yang sudah terbebani oleh pelemahan rupiah dan meningkatnya beban bunga. Kebijakan ini terbukti memicu demonstrasi mahasiswa di berbagai kota. Dalam situasi penuh kegelisahan rakyat ini, pemerintah perlu membangun pagar sosial sebelum volatilitas ekonomi berubah menjadi gejolak sosial-politik di masyarakat. Bantuan sosial harus tepat sasaran dan segera diberikan. Stabilitas pangan harus dijaga dengan data stok yang akurat, bukan sekadar operasi pasar simbolik. Dunia usaha perlu diberi kepastian aturan agar tidak menunda investasi. Serikat pekerja dan asosiasi bisnis harus diajak bicara sebelum tekanan berubah menjadi konflik terbuka. Dalam krisis kepercayaan, komunikasi bukan sekadar kosmetik karena merupakan bagian dari kebijakan.

Indonesia tidak sedang menuju krisis hanya karena rupiah melemah, IHSG jatuh dan BBM semakin mahal. Namun, Indonesia bisa menciptakan krisis jika meremehkan dampaknya secara sosial-politik. Pasar menjual aset karena adanya keraguan. Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan karena merasa ditinggalkan. Tugas pemerintah dan BI hari ini bukan sekadar menghentikan “Sell Indonesia”, melainkan mencegahnya berubah menjadi “Distrust Indonesia”. Sebab ketika ekonomi kehilangan kepercayaan, kekuasaan biasanya tidak lama kemudian kehilangan legitimasi.