Demo di Kantor Bupati Karawang, Warga Tuntut Penutupan Permanen Lokasi Pesta Gay

KARAWANG, iNews.id – Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Karawang (AMK) menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Karawang, Jawa Barat, Rabu (10/6/2026). Massa menuntut penutupan permanen tempat hiburan malam (THM) Theater Night Mart (TNM) yang disebut-sebut menjadi lokasi dugaan pesta gay yang belakangan menjadi sorotan publik.

Aksi yang diikuti berbagai elemen masyarakat itu berlangsung sejak pagi. Massa memulai kegiatan dari Islamic Center Karawang sebelum long march menuju Kompleks Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah dan DPRD.

Saat tiba di lokasi, massa sempat mendorong pintu gerbang Kantor Bupati hingga nyaris roboh. Aparat keamanan yang berjaga berhasil mengendalikan situasi sehingga aksi tetap berlangsung kondusif.

Para demonstran menilai dugaan pesta sesama jenis tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Mereka juga menyebut peristiwa itu mencoreng citra Karawang yang selama ini dikenal sebagai kota santri.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Karawang mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi sosial yang berkembang di daerah. Menurutnya, pemerintah daerah harus bersikap tegas dalam menyikapi persoalan yang menjadi perhatian publik.

Selain menuntut penutupan permanen tempat hiburan malam tersebut, massa juga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait membuka hasil penyelidikan secara transparan kepada masyarakat. 

Mereka menilai keterbukaan informasi penting untuk mencegah munculnya spekulasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan aturan.

Dalam aksi itu, perwakilan massa diterima oleh unsur Pemerintah Kabupaten (Pemkab0 Karawang dan DPRD Karawang untuk berdialog terkait sejumlah tuntutan yang disampaikan.

Hingga aksi berakhir, belum ada keputusan resmi mengenai tuntutan penutupan permanen tempat hiburan malam yang menjadi sasaran protes. 

Massa menegaskan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta lebih besar apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah.