Periksa Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs, Kejagung Siapkan Tim Dokter

JAKARTA - Kejaksaan Agung menyiapkan tim dokter untuk memeriksa kondisi kesehatan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan mantan dua wakil kepala BGN. 

Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai prosedur untuk memastikan ketiganya dalam kondisi siap sebelum menjalani rangkaian proses hukum yakni pemeriksaan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Berdasarkan informasi dari sumber Okezone di Kejagung, Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, telah berada di Gedung Bundar sejak dini hari. 

Namun, Kejagung belum memberikan penjelasan resmi mengenai hal ini.

Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry belum merespon. Meski begitu, dia sempat mengungkapkan bahwa Kejagung akan menggelar jumpa pers mengenai kasus ini pada sore atau malam nanti.

Jeffry juga membenarkan bahwa sejumlah penyidik Kejagung melakukan penggeledahan di kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/6/2026) pagi. Sejumlah dokumen dan barang terkait diduga menjadi fokus pencarian penyidik. Aktivitas penggeledahan berlangsung sejak pagi hari.

“Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan penggeledahan di kantor BGN,” katanya. 

Perkembangan di Kejaksaan Agung terjadi sehari setelah Presiden Prabowo Subianto merombak pimpinan BGN. Pengumuman pergantian tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Dadan Hindayana diberhentikan dari jabatan Kepala BGN. Dua wakil kepala, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, juga dicopot.

Prasetyo menjelaskan, keputusan Presiden didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kinerja BGN. Menurutnya, lembaga tersebut memegang peran strategis dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, tata kelola yang kuat menjadi kebutuhan utama. Pemerintah juga menuntut koordinasi lintas sektor yang efektif.

Ia menambahkan, Presiden melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh kinerja kabinet. Masukan diperoleh dari kementerian terkait, masyarakat, serta penerima manfaat program makan bergizi gratis. Evaluasi tersebut berlangsung selama hampir satu setengah tahun.