Desak Reformasi Dewan Keamanan PBB, Menlu Sugiono: Negara Berkembang Sering Diveto!

JAKARTA – Pemerintah Indonesia mendorong reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) agar lebih representatif dan demokratis. Salah satu yang disoroti merupakan penggunaan hak veto di DK PBB.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan, RI mendorong DK PBB berjalan sesuai perkembangan zaman. Hal ini dilakukan mengingat suara dari negara berkembang (global south) masih belum terwakili.

"Karena banyak suara-suara yang berasal dari umumnya global south itu tidak terwakili. Tadi juga disampaikan oleh beberapa negara bahwa banyak concern-concern yang kemudian diveto di Dewan Keamanan," ujar Sugiono, Rabu (27/5/2026).

Reformasi tersebut diperlukan agar PBB tetap relevan menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Ia mengingatkan bahwa pembentukan PBB pasca-Perang Dunia II bertujuan menciptakan perdamaian antarbangsa.

"Kita tidak ingin PBB kehilangan relevansinya tapi kita semua ingin bahwa PBB semakin kuat menghadapi dinamika yang terjadi secara global," kata Sugiono.

Dalam forum tersebut, Indonesia juga menekankan pentingnya reformasi Dewan Keamanan PBB yang lebih representatif, transparan, dan mampu mewakili negara-negara berkembang.

"Saya kira itu yang tadi kita sampaikan, kita mendorong suatu reformasi Dewan Keamanan yang lebih representatif, lebih demokratis, lebih transparan dan juga mampu mencerminkan atau mewakili suara-suara di negara-negara berkembang," tutup Sugiono.