Soal Papua, Akademisi: Harus Berimbang agar Publik Tak Keliru

JAKARTA — Ketua Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PusDeK) UIN Mataram, Kadri, mengatakan, pembahasan mengenai Papua harus dilakukan secara objektif dan tidak berat sebelah. Berbagai persoalan yang berkembang di Papua perlu disampaikan secara utuh agar publik memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Papua merupakan bagian dari Indonesia yang harus mendapatkan perhatian sebagaimana daerah lainnya. Karena itu, setiap pihak yang berupaya meningkatkan kepedulian terhadap kondisi Papua layak mendapatkan apresiasi.

“Saya melihat Papua itu seperti daerah lain meskipun ada afirmatif. Kalau daerah lain diperhatikan, maka Papua juga harus begitu. Papua juga Indonesia. Siapa pun yang memberikan kontribusi untuk mendorong perhatian terhadap Papua, maka itu harus diapresiasi,” kata Kadri dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

Dalam pandangannya, penyampaian informasi terkait Papua tidak seharusnya hanya menonjolkan satu sisi tertentu. Menurutnya, publik juga perlu mengetahui berbagai perkembangan positif yang telah terjadi di Papua, selain persoalan yang masih menjadi tantangan bersama.

“Hanya saja memang harus ada keberimbangan fakta. Fakta tentang Papua, misalnya mana yang sudah baik dan mana yang belum baik. Semua itu harus diungkap untuk memastikan bahwa tidak ada yang disembunyikan di Papua,” tuturnya.

Ia menilai keseimbangan informasi sangat penting agar masyarakat tidak menerima gambaran yang keliru mengenai Papua. Capaian pembangunan perlu diakui, namun persoalan sosial, pembangunan, hingga stabilitas keamanan juga tetap harus menjadi perhatian.

Penyampaian fakta seharusnya tidak berhenti pada kritik semata. Ia berharap setiap persoalan yang diungkap turut dibarengi dengan solusi yang dapat membantu memperbaiki kondisi masyarakat Papua.

“Kalau ada fakta seperti soal pembangunan, ada persoalan di mana, cara menyelesaikannya bagaimana, stabilitas keamanan seperti apa. Sepanjang yang dilakukan itu bisa memberi kontribusi untuk kehidupan lebih bagus di Papua, wajib harus kita support,” tuturnya.

Kadri menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dan etika dalam menyampaikan isu Papua ke ruang publik. Menurutnya, pendekatan yang digunakan perlu memperhatikan sensitivitas masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun melukai pihak tertentu.

“Persoalan cara memang tidak semua orang bisa menerima. Pertimbangan sosiologis perlu diperhatikan. Jangan sampai dengan niat baik kita menyampaikan sesuatu, tetapi justru menyakiti pihak lain. Itu tidak bagus,” katanya.

Pembangunan Papua saat ini, menurutnya, menjadi bagian dari agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia berharap pembangunan di Papua tidak hanya berorientasi pada pembentukan wilayah administratif baru, tetapi juga difokuskan pada pemberdayaan masyarakat asli Papua melalui peningkatan kesempatan, ruang partisipasi, dan dukungan agar mereka dapat berkembang dan menjadi bagian utama dalam proses pembangunan di daerahnya.

“Intinya, Papua harus diperhatikan. Memperhatikan Papua itu harus dengan memberdayakan masyarakatnya. Mereka harus diberi ruang dan diafirmasi. Tidak hanya membentuk provinsi dan kabupaten/kota baru, tetapi juga memberi peluang putra dan putri Papua untuk lebih maju dan berkembang,” ujarnya.