Orang Tua Keberatan, Komite Sekolah SDN di Kota Bogor Diduga Paksakan Acara Wisuda Mewah

BOGOR, iNewsBogor.id – Polemik terkait pelaksanaan acara wisuda atau perpisahan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Bogor kembali menjadi sorotan. Sejumlah orang tua murid mengeluhkan adanya kewajiban membayar biaya perpisahan yang dinilai memberatkan. Acara tersebut bahkan dikabarkan dipaksakan oleh pihak komite sekolah di salah satu SDN di Kota Bogor, meskipun telah ada imbauan dari Gubernur Jawa Barat dan pemerintah daerah agar kegiatan semacam itu tidak digelar secara mewah.

Berdasarkan informasi yang diterima, salah satu SDN di Kota Bogor berencana mengadakan acara perpisahan siswa dengan menyewa hotel sebagai lokasi kegiatan. Hal ini menimbulkan keberatan dari banyak wali murid, mengingat besarnya biaya yang dibebankan kepada mereka. Padahal, para orang tua umumnya menyatakan tidak keberatan jika perpisahan diadakan secara sederhana di lingkungan sekolah.

“Kami merasa seperti dipaksa ikut, padahal tidak semua orang tua berada dalam kondisi ekonomi yang sama. Ini bukan soal tidak ingin mendukung anak, tetapi harus adil dan mempertimbangkan kondisi masyarakat,” ujar seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah menegaskan bahwa wisuda atau perpisahan bukanlah kegiatan wajib, terlebih jika harus digelar di tempat mewah dan membebani wali murid. Hal itu kembali ditegaskan dalam kunjungan kerja Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ke Kota Bogor, yang juga turut dihadiri oleh Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin.

Dalam kesempatan tersebut, Kang Dedi menyampaikan bahwa kegiatan seperti outing class atau study tour, meskipun dilakukan di wilayah Jawa Barat, tetap tidak dianjurkan karena berisiko menyulitkan orang tua secara finansial dan dinilai tidak selaras dengan esensi pendidikan.

“Perpisahan sekolah bisa dilakukan secara sederhana. Bogor memiliki banyak lokasi edukatif yang bisa dimanfaatkan tanpa harus ke luar kota atau menyewa gedung mewah. Jangan sampai ada kesan bahwa komite sekolah sedang memaksakan kehendak pribadi,” ujar Kang Dedi.

Ia pun mengingatkan agar pihak sekolah dan komite dapat lebih bijak dalam membuat keputusan yang menyangkut kepentingan seluruh siswa dan orang tua, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai pendidikan yang inklusif serta tidak diskriminatif.

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak sekolah maupun komite belum memberikan klarifikasi resmi terkait keberatan yang disampaikan oleh para orang tua murid.