Ketua MPR Sebut Eksistensi BPKH Sangat Penting untuk Ringankan Biaya Haji
JAKARTA- Ketua MPR RI Ahmad Muzani, memuji peran krusial Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam pengelolaan dana haji, termasuk inisiatif lembaga tersebut mewujudkan haji yang lebih terjangkau. BPKH didorong terus menjalankan dan memastikan keberlanjutan dana haji.
Hal itu diutarakan Muzani disela-sela silaturahmi akbar di Pondok Pesantren Modern Tazakka, Batang, Jawa Tengah, dikutip Selasa (11/3/2025).
"BPKH merupakan lembaga penting dalam mengelola keuangan haji, agar bisa memberi nilai manfaat yang semakin besar dari hari ke hari, sehingga mampu meringankan biaya jamaah yang akan berangkat ke tanah suci," ujar Muzani.
Muzani berharap BPKH terus memperbaiki kinerja, untuk menjamin tata kelola dana haji yang semakin terpercaya.
"Harapan kami kepada teman-teman yang mengelola keuangan haji agar bisa semakin amanah, produktif, dan efektif," tutup politikus Partai Gerindra tersebut.
Sebelumnya DPP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPH) juga menolak wacana pembubaran BPKH.
"Dana haji ini milik umat, bukan milik negara. Jangan ada upaya untuk menariknya kembali ke kendali pemerintah. Pengelolaannya harus tetap berada di tangan lembaga independen yang transparan dan profesional," tegas Wakil Ketua Umum IPHI, Mohamad Anshori, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI belum lama ini.
Anshori mengingatkan sebelum BPKH dibentuk, banyak celah penyalahgunaan dalam pengelolaan dana haji. Sehingga ide pembubaran BPKH bukan solusi memperbaiki pengelolaan dana haji.
“Tapi justru langkah mundur yang berisiko besar bagi kepercayaan jamaah,” tandasnya.
