Wasekjen PPP: Sudahlah Mas Rommy Jangan Menambah Rusak Lagi Partai Ini
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rapih Herdiansyah berpesan agar Ketua Majelis Pertimbangan PPP M. Romahurmuziy (Rommy) jangan menambah rusak lagi partai berlambang ka’bah tersebut. Rapih merespons pernyataan Rommy yang meminta agar pimpinan partai saat ini beserta seluruh jajaran Pengurus Harian DPP PPP melakukan taubat nasuha karena tidak lolos parlemen di Pemilu 2024.
Rapih mengatakan, menyikapi kondisi PPP saat ini, sepatutnya semua harus introspeksi, tidak saling menyalahkan. “Justru yang harus melakukan taubatan nasuha adalah dia yang menggoreskan citra buruk bagi PPP. Bagaimana seorang ketua umum bermasalah dengan kasus korupsi ditangkap KPK beberapa hari menjelang pemilu,” ujar Rapih ditemui di Acara Musyawarah Kerja Nasional PPP, Sabtu (14/12/2024).
“Itu yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap PPP menjadi menurun. Sejak itu citra PPP rusak. Mas Rommy harus introspeksi diri dalam-dalam. Maling jangan teriak maling,” sambungnya.
Tak hanya kasus korupsi Rommy yang membuat citra buruk bagi PPP, manuver dan tindakan politik serta pernyataan-pernyataan Romahurmuziy pun banyak merugikan PPP. Rapih mengungkapkan beberapa tindakan Rommy yang kontroversi dan merugikan PPP seperti tindakan merevisi doa Kiai Mbah Moen hingga pernyataan yang kurang elok di publik.
Contoh pernyataannya, Rommy menyinggung soal politisasi bansos menjelang Pemilu 2024 dan mengatakan 'monyet' jika dibekali Rp492 triliun bisa menjadi presiden. “Itu kan sangat merendahkan martabat seseorang, keluar dari mulut seseorang yang membawa lambang partai Ka’bah. Politisi sejati itu yang dipakai otaknya, bukan cuma omon-omon. Istilahnya mulutmu harimaumu,” ucap Rapih.
Rapih meminta Rommy untuk menahan diri bahkan sebaiknya menarik diri dari urus-urus PPP. Sebab, menurut Rapih PPP ke depan harus bertransformasi dan tidak ada lagi individu toxic di partai.
“Sudahlah Mas Rommy jangan menambah rusak lagi partai ini. Kami pengurus DPP sepakat untuk menjaga Muktamar ke depan tidak menyisakan konflik lagi. Tidak dipecah belah lagi,” pungkasnya.
Diketahui, Rommy mengatakan Mukernas PPP harus menjadi forum evaluasi kepemimpinan Plt Ketua Umum PPP Mardiono. Rommy menyebut PPP untuk pertama kali tidak lolos mengirimkan kadernya ke Parlemen Senayan.
Padahal, lanjut dia, PPP merupakan partai paling senior di antara partai di parlemen yang sudah 11 kali mengikuti Pemilu sejak 1973. "Seluruh kader tentu menginginkan PPP kembali duduk di DPR RI pada Pemilu 2029 nanti. Tapi tentu untuk itu ada beberapa hal yang harus ditranformasikan," jelas dia.
Rommy menyinggung terkait kaderirasi partai yang stagnan. PPP dinilainya justru mengubah diri menjadi partai yang semata-mata partai elektoral, berbeda dari apa yang PPP kenal terkait kekuatan grass root.
PPP juga disebut kehilangan jati diri. PPP kehilangan identitas sebagai partai umat. Transofrmasi lah ialah kepemimpinan, alih-alih memperluas basis, PPP justru sibuk dengan pergantian senyap pemimpin yang berujung tidak lolosnya PPP ke parlemen.
"Plt Ketum PPP kali ini adalah yang Plt terlama dalam sejarah partai. Ini sangat tidak sehat," ungkap dia
Ia menuturkan bahwa pimpinan majelis telah menyerukan untuk PPP menyelenggarakan Muktamar. Namun, wacana ide Muktamar ini disebut terus ditunda oleh Mardiono.
Tinjau 2 Posko Pengungsian, Ketum Bhayangkari Salurkan Bantuan ke Korban Erupsi Gunung Lewotobi
"Karenanya Mukernas ini wajib memutuskan waktu dan tempat pelaksanaan Muktamar yang diharapkan sesuai dengan permintaan para pimpinan majelis yaitu pada bulan Februari 2025," pungkasnya.