Megawati Klaim Terima Laporan Institusi Negara Tak Netral Jelang Pencoblosan Pilkada 2024

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengklaim mendapat banyak laporan yang menyebut jika institusi negara telah menunjukkan keberpihakannya jelang pemungutan suara Pilkada serentak 2024 pada 27 November mendatang.

Megawati menuding, aparat dari institusi negara tersebut melakukan pemaksaan terhadap rakyat agar memilih paslon tertentu, dengan memberikan bantuan sosial.

“Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral,” kata Megawati dalam tayangan video yang diputar saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

Presiden kelima RI itu menilai hal tersebut adalah bentuk politik uang (money politics) yang dilakukan dengan menggunakan institusi negara. Ia berharap agar masyarakat Indonesia tak termakan iming-iming bansos tersebut. Megawati mengimbau masyarakat tetap teguh atas preferensi politik mereka di Pilkada 2024.

Dalam kesempatan itu, Megawati pun turut menyinggung masyarakat di Ghana yang menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan politik mereka.

“Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik, pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan,” ujarnya.