Kaesang Hilang Usai Heboh Jet Pribadi, Pimpinan KPK: Semua Orang Dihadapan KPK Sama!
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut, Direktorat LHKPN telah menyusun daftar pihak yang akan diundang klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep. Saat ini, keberadaan putra Presiden Joko Widodo ini tidak diketahui keberadaannya.
Kaesang saat ini menjadi buah bibir bersama istrinya karena berpergian menggunakan jet pribadi, dan plesiran ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono.
"Kemarin saya sudah meminta jawaban dari Direktorat Direktur LHKPN. Yang bersangkutan sementara rapat untuk siapa saja yang mau dipanggil untuk diklarifikasi," kata Nawawi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).
Nawawi pun menegaskan, pihaknya tak mengulur waktu untuk memanggil Kaesang dalam menggunaan jet pribadi. Ia pun membantah anggapan KPK memperlakukan khusus terhadap Kaesang. "Tidak ada. Semua orang dihadapan KPK sama," tegas Nawawi.
Sementara itu, Politikus PSI Grace Natalie buka suara terkait keberadaan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Staf Khusus Presiden ini menegaskan bahwa dirinya sudah tidak lagi berada di struktur PSI. Dirinya pun sudah tidak lagi memantau keberadaan Kaesang.
"Saya sudah nggak di struktur jadi enggak mantau hari-hari. Dicek dulu. Ntar salah lagi informasi dari saya," kata Grace di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9).
Saat dikonfirmasi mengenai jet pribadi, Staf Khusus Presiden itu meminta hal tersebut ditanyakan langsung kepada Kaesang."Mendingan tanya beliaunya langsung. Kan aku sudah enggak di struktur," tutup Grace.
Sebelumnya, Komisi antirasuah menyatakan, akan mengundang Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep terkait viralnya penggunaan pesawat jet pribadi.
"Surat sedang dikonsepkan, surat undangan, apakah nanti apa, saya tidak tahu bersangkutan sebagai apa saat ini," kata Alex saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (30/8/2024).
Terkait undangan klarifikasi tersebut, Alex menjelaskan hal yang lumrah ketika adanya informasi dari masyarakat.
"Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasa mengundang. Jadi, kalau terkait dengan laporan-laporan, penerimaan-penerimaan lewat Direktorat Gratifikasi dan Kedeputian Pencegahan, kami mengundang," pungkasnya.
