Jokowi Taat Hukum dan Konstitusi, Tak Mungkin Ingin Tiga Periode dan Rebut Parpol!
JAKARTA - Staf Khusus Presiden, Juri Ardiantoro, menanggapi tuduhan yang dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tudingan tersebut terkait perpanjangan masa jabatan, mengubah konstitusi untuk bisa menjabat tiga periode, hingga mengambil alih partai politik.
Menurut Juri, semua tudingan terhadap Presiden Jokowi tersebut tidak ada satupun yang terbukti kebenarannya.
"Kita semua sudah mendengar, membaca, dan menyaksikan berkali-kali bagaimana Presiden membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Presiden taat hukum, presiden taat konstitusi, dan Presiden fokus bekerja untuk kemajuan negara dan bangsa ini," kata Juri dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).
Juri menegaskan, berbagai tuduhan kepada Presiden sama sekali tidak beralasan, terlebih saat ini Presiden sedang fokus menyelesaikan agenda-agenda penting pemerintahannya yang akan berakhir pada Oktober mendatang.
Dikatakannya, ada upaya rekayasa dan pabrikasi narasi insinuatif yang sistematis untuk menurunkan citra Presiden dan merusak tingkat kepercayaan masyarakat yang tetap tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi.
"Saya menyebut ini upaya pabrikasi narasi insinuatif untuk men-downgrade Presiden Jokowi dan terus-menerus berusaha merusak tingkat kepercayaan yang tetap tinggi di mata masyarakat. Pertanyaannya adalah, apa tujuan dari tindakan ini? Mengapa mereka tidak henti-hentinya melontarkan tuduhan-tuduhan tersebut?"jelasnya.
Meski demikian, Juri yang pernah menjadi Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden ini bersyukur masyarakat tetap memberikan kepercayaan kepada Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masa jabatannya dengan baik. Ia juga berharap transisi dan keberlanjutan pemerintahan dapat berlangsung dengan lancar.
Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak, terutama para elit, untuk tidak membangun opini, narasi, dan spekulasi-spekulasi politik yang dapat memperlemah kohesi sosial masyarakat kita," tutupnya.
