Pengamat Kebijakan Publik Semprot Keputusan Heru Budi Hartono yang Hapuskan Track Sepeda di Jakarta
Achmad Nur Hidayat selaku Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute mempertanyakan keputusan Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mengusulkan kepada DPRD DKI untuk memangkas anggaran jalur sepeda di Jakarta.
Padahal menurut Achmad dana ini adalah dana yang dibutuhkan untuk menjamin keselamatan para pengguna sepeda berkendara.
Baca Juga: Nasib Kelanjutan Formula E Dijelaskan Heru Budi, Orang Demokrat: Sudah Clear Ya, Kalau Masih Ada yang Goreng Anies...
Pengguna sepeda adalah mereka warga jakarta yang sangat peduli lingkungan dan sangat rasional karena mereka tidak mau menambah kemacetan di Ibukota, jelas Achmad dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/11/22).
Mereka ini perlu mendapatkan dukungan pemerintah dan juga perlu diberikan jaminan keselamatan agar tidak mengalami kecelakan di tabrak pengguna kendaraan bermotor lainnya, tambahnya.
Menurut Achmad pula, inisiatif Heru untuk memangkas anggaran untuk pengguna sepeda seolah-olah Heru ini tidak memahami track sepeda dibutuhkan warga dan track sepeda ada diseluruh kota besar di dunia sebagai simbol kota tersebut ramah lingkungan dan berkeadilan.
Baca Juga: Bukan Pertemuan Sembarangan! Pengamat Sebut antara Anies Baswedan dan Gibran Anaknya Jokowi Punya Agenda Besar, Siap-siap Aja!
Heru seolah tidak peduli menjadikan Ibukota Jakarta, kota yang nyaman untuk semua pengguna jalan. Heru berpikir sempit dan hanya fokus kepada kaum elit kota Jakarta pemilik mobil mewah, jelasnya.
Achmad menambahkan, langkah Heru tersebut bukan cerminan Plt Gubernur yang baik karena sangat tidak partisipatif dan tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan baru yang merugikan publik jakarta.
Heru tidak mempunyai legitimasi secara demokratis. Tidak punya janji kampanye dan diskursus publik untuk setiap kebijakan yang dibuatnya. Ini sangat bertentangan dengan etika demokrasi, kata dia.
Publik bisa melihat kebijakan-kebijakan yang diambil yang bertolak-belakang dengan kebijakan gubernur sebelumnya, jelasnya.