Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka KPK, Forum Kader Senior PDIP Sebut Ada Politisasi

MEDAN, iNewsMedan.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap yang terkait dengan eks calon legislatif PDIP 2019, Harun Masiku. Menanggapi hal ini, Ketua Forum Kader Senior dan Mantan Pengurus PDI Perjuangan, Budiman Nadapdap, menilai penetapan tersebut sebagai skenario yang dirancang pihak tertentu dengan memanfaatkan KPK.

Budiman menyebut, kasus yang menjerat Hasto adalah "by design" dan menuding KPK telah diperalat untuk tujuan politis. Ia juga menyayangkan penetapan tersangka terhadap Hasto dilakukan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, yang dirasakan sangat tidak pantas mengingat Hasto sebagai umat Katolik juga tengah merayakan hari besar tersebut.

Menurut Budiman, kasus ini lebih bernuansa politis daripada berlandaskan unsur pidana. "Saya melihat ini bukan kasus korupsi. Kalau kita berpikir jernih, ini adalah pemerasan oleh pejabat KPU," ujarnya, merujuk pada keterlibatan Wahyu Setiawan dan Samsul Bahri yang telah lebih dahulu menjalani hukuman.

Ia menambahkan bahwa KPK telah melampaui tugas pokok dan fungsinya, mengingat tidak adanya kerugian negara dalam perkara ini. "Kami berpendapat hal ini adalah murni kriminalisasi politik. Jika ada unsur pidana korupsi, tentu kami tidak akan berkomentar. Hasto bukan pejabat negara, tidak ada kerugian negara, dan tidak memperkaya diri sendiri," tegas Budiman.

Budiman juga mengungkapkan dugaan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan serangan politik terhadap PDI Perjuangan. Ia meminta KPK kembali pada tugas utamanya sebagai lembaga antikorupsi yang independen dan tidak terpolitisasi.

Dalam kesempatan itu, Budiman meminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk memimpin partai dengan tegas menghadapi situasi ini.

Budiman turut menduga kasus ini berkaitan dengan pemecatan mantan Presiden Jokowi dan keluarganya dari PDI Perjuangan. Ia menyebut pemecatan tersebut karena Jokowi tidak mematuhi aturan internal partai. Selain Jokowi, anaknya Gibran Rakabuming Raka (Wakil Presiden 2024-2029) dan menantunya Bobby Nasution (Gubernur Sumut terpilih 2024-2029) juga disebut telah dikeluarkan dari partai.

Sebagai bentuk keprihatinan atas situasi ini, Forum Kader Senior dan Mantan Pengurus PDI Perjuangan menggelar "Mimbar Bebas Kebangsaan dan Cap Jempol Darah" di Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Acara ini dihadiri kader dan simpatisan PDI Perjuangan serta tokoh seperti Rapidin Simbolon (Ketua DPD PDIP Sumut), Sutarto, dan Roby Barus SE (Sekretaris DPC PDIP Kota Medan).

Kegiatan ini digelar untuk menyuarakan kepedulian terhadap nasib demokrasi di Indonesia dan mendukung integritas PDI Perjuangan. Para peserta berharap NKRI dapat diselamatkan dari berbagai kepentingan politis yang dinilai merusak keadilan.