Demo Penolakan PPN 12 Persen, Ketua DPRK Lhokseumawe Temuai Langsung Mahasiswa

LHOKSEUMAWE, iNewsLhokseumawe.id - Seratusan Mahasiswa yang tergabung pada Aliansi IAIN Lhokseumawe menggelar aksi demo di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kamis (2/1/2025). Aksi tersebut dilakukan untuk menolak kebijakan pemerintah pusat yang akan menaikkan pajak pendapatan Negara (PPN) sebanyak 12 persen.

Aksi saling dorong mahasiswa dengan polisi sempat terjadi karena mahasiswa ingin menerobos blokade masuk kedalam gedung DPRK Lhokseumawe.

Para mahasiswa  menuntut agar segera menstabilkan harga barang pokok dan kebutuhan penting lainnya yang belakangan ini terus melambung tinggi.

“Kami meminta pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang melalui proses yang transparan dan berbagai pemangku bisa kepentingan guna memastikan kebijakan pajak yang berkeadilan dan tidak memberatkan rakyat, “Tegas koordinator  Aksi, Raja Muda, pada Wartawan.

Raja mewakili para mahasiswa juga meminta kepada pemerintah untuk fokus pada peningkatan penerimaan negara melalui langkah-langkah yang lebih progresif, seperti optimalisasi pajak dari sektor yang selama ini tergarap dengan baik, bukan dengan membebani rakyat kecil.

Di tengah wawancara setelah aksi, presiden mahasiswa IAIN Lhokseumawe, Allam Thoriq mendesak pemerintah pusat bersikap tegas terkait pajak pendapatan negara (PPN) 12 yang hanya dikenakan pada barang mewah.

“Harus ada klasifikasi melalui turunan peraturan, baik perpres atau permenkeu, agar tidak terjadi ambiguitas di tengah – tengah masyarakat,” Sebut Alam.

Ketua DPRK kota Lhokseumawe, Faisal menemui langsung para mahasiswa saat melakukan aksi demo.  Kepada wartawan, ia mengatakan akan memperjuangkan tuntutan para mahasiswa, menurutnya apa yang dimintai para pendemo yang notabenenya merupakan mahasiswa adalah keresahan yang terjadi di tengah masyarakat. Ia juga menandatangani petisi demonstran terkait penolakan kenaikan pajak (PPN) 12.

“petisinya sudah kami tanda tangani dan akan kami respon secara kelembagaan terkait masalah pajak ini,” kata Faisal pada wartawan usai aksi.

Faisal mengatakan, pemerintah mengambil kebijakan tersebut lantaran beban hutang negara yang begitu besar, namun tidak diperuntukkan kepada seluruh rakyat melainkan hanya diperuntukkan kepada barang mewah dan hal besar saja.

“kita akan kawal terus permasalahan ini, kepada masyarakat dan mahasiswa berikan juga kritik dan masukan, tanpa tanpa controlling DPRK tidak bisa bergerak sendir,” ujarnya.