Lesunya Perekonomian & Perputaran Keuangan di Malra, Menjadi Sorotan Tim Kampanye Pasangan Maryadat
MALUKU TENGGARA, iNewsJayapura.id - Kampanye perdana tim pemenang pasangan calaon (paslon) Bupati dan wakil Bupati Maluku Tenggara (Malra) Periode 2024-2029 Martinus Sergius Ulukyanan (MSU) dan Ahmad Yani Rahawarin (AYR), menyoroti persoalan perekonomian masyarakat.
Kampanye paslon dengan nomor urut satu itu, dilaksanakan di Kecamatan Manyeuw tepatnya di ohoi (desa) Debut, Kamis (26/09/2024).
Persoalan lemahnya perekonomian masyarakat hingga perputaran uang di daerah yang merupakan keluhan warga dan kini menadi isu sentral, mendapat atensi dan sorotan dari tim kampanye paslon dengan jargon MARYADAT (Martinus Yani Anak Adat) itu.
Selain calon Bupati MSU dan Wakil Bupati AYR, sejumlah juru kampanye pun menyampaikan orasi politiknya.
Anggota DPRD Malra Albert Alo Jamlean yang tampil sebagai jurkam pertama, menyoroti kondisi ekonomi.
“Masyarakat Malra dua tahun tearkhir ini merasakan lesunya perekonomian. Kami anggota DPRD saja mengalami ini, apalagi masyarakat biasa. Keluarga kita yang petani dan jualan di pasar, barang jualan mereka tidak laku-laku, dan akhirnya dibuang di tempat sampah. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Kita harus lakukan koreksi, kenapa kondisi ini terjadi,” katanya.
“Kurun waktu dua tahun terakhir ini, pendapatan daerah kita minus. Saya tahu itu karena saya anggota DPRD aktif sekarang,” kata Jamlean menambahkan.
Orator lainnya yakni Rudi Renyaan juga menyoroti hal yang sama.
Dalam orasinya, mantan anggota DPRD Malra periode 2014-2019 itu pun mengungkapkan kondisi yang dialami sejumlah warga yang berjualan di pasar.
“Saat ini masyarakat petani di Malra melakukan segala kegiatan hanya untuk mencukupi kebutuhan makan saja. Lalu bagaimana mereka menyekolahkan anak-anak mereka? Itu karena perputaran roda perekonomian hancur lebur,” tandas Renyaan.
Menurutnya, kondisi ekonomi yang kurang baik itu terjadi karena tidak ada konsep yang jelas.
“Kesimpulannya begini, jangan malam tidur mimpi lalu besok bikin. Tidak ada konsep yang jelas,” ujar Renyaan.
Sementara orator Moh. Nawawi Namsa, anggota DPRD Malra mengatakan, ada sistem yang sengaja didesain untuk menjadikan masyarakat sebagai tukang minta-minta di negeri sendiri.
