AHY Ungkap 3 PR Besar Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah pada 100 Hari Kerja
JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, selama 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, setidaknya terdapat tiga isu utama di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
"Tiga bulan waktu yang singkat tapi cukup untuk kita memetakan berbagai permasalahan di bidang infrastruktur dan kewilayahan," ujar AHY dalam Acara '3 Bulan Pertama Prabowo - Gibran Memimpin Indonesia' di Universitas Pertahanan, Selasa (28/1/2025).
AHY menerangkan, ketiga isu utama tersebut secara umum adalah pemanfaatan infrastruktur terbangun yang belum optimal, keterbatasan anggaran, waktu proses pembangunan infrastruktur.
AHY menuturkan, pembangunan infrastruktur yang sudah rampung dikerjakan terkadang justru tidak termanfaatkan optimal untuk kepentingan masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak ada konektivitas lanjutan kepada infrastruktur tersebut.
Ketua Umum Partai Demokrat tersebut mencontohkan, pembangunan bandara yang dicita-citakan meningkatkan konektivitas angkutan udara. Tapi setelah bandara itu rampung dibangun tidak berdampak banyak pada peningkatan pergerakan penumpang transportasi udara.
"Pertama seringkali kita tidak memiliki perencanaan yang terintegrasi, sehingga ketika infrastruktur terbangun, penggunaan tidak optimal, misalnya membangun bandara besar tapi konektivitas menuju bandara itu belum optimal, sehingga belum menghadirkan yang kita harapkan misal jumlah penumpang yang signifikan," katanya.
Isu kedua, AHY menyebut bahwa pembangunan infrastruktur butuh biaya yang tidak murah. Peran fiskal negara tidak akan mampu untuk memenuhi kelengkapan infrastruktur di Indonesia sebagai negara kepulauan dengan geografis yang cukup luas.
"Kita selalu dihadapkan pada prioritas, disini kita harus jernih, mana yang harus kita dahulukan, dihadapkan terhadap keterbatasan anggaran, karena selalu keinginan kita tidak terbatas, tetapi sumber daya kita selalu ada batasannya termasuk anggaran," ucapnya.
Ketiga adalah soal proses pengerjaan infrastruktur yang membutuhkan waktu tidak singkat. Pembangunan infrastruktur menurut AHY kerap dihadapkan dalam dilema antara waktu pengerjaan yang cepat dengan harga yang murah, atau mengutamakan kualitas pembangunan tapi dengan biaya yang lebih mahal.
"Kita sering kali memilih, kalau ingin cepat, dan baik hasilnya, biaya lebih mahal, kalau mau murah dan cepat, kualitas tidak maksimal, ingin murah tapi punya kualitas baik, tentu dampaknya juga pada proses atau waktu lebih lama, di sini kita harus seimbangkan," ujar AHY.
"Tapi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kita optimis bisa melanjutkan pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
