WNA China Pengeruk 774 Kg Emas Dibebaskan Hakim, Kejagung bakal Kasasi!
JAKARTA, iNews.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons putusan bebas terhadap warga negara asing (WNA) asal China, Yu Hao (49), terdakwa kasus penambangan tanpa izin di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Yu Hao dinyatakan tak bersalah dalam sidang banding di Pengadilan Tinggi Pontianak.
Kejagung memastikan akan menempuh upaya hukum kasasi atas vonis bebas tersebut.
"JPU (Jaksa Penuntut Umum) telah mengambil sikap untuk menyatakan kasasi atas putusan dimaksud," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar saat dikonfirmasi, Sabtu (18/1/2025).
Harli menjelaskan, JPU telah menandatangani Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2025/APN-KTP tertanggal 17 Januari 2025. Saat ini, JPU tengah menyusun memori kasasi.
Menurut Kejagung, seharusnya hakim tidak membebaskan Yu Hao mengingat pelanggaran hukumnya sangat berat.
"Kita sangat menyayangkan putusan tersebut, karena seharusnya hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak tidak membebaskan terdakwa dalam perkara a quo," katanya.
Banyak Sisi Positif Terlihat dari Permainan Timnas Indonesia saat Tumbang 0-1 dari Vietnam
Yu Hao sebelumnya diseret ke Pengadilan Negeri Ketapang usai didakwa mengeruk emas dari tambang ilegal di Dusun Pemuatan Batu, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalbar pada Februari hingga Mei 2024.
Dalam kasus ini, Yu Hao berperan sebagai pimpinan penambangan di bawah tanah (underground mining). Dia bersama kawan-kawannya melakukan kegiatan penambangan tanpa izin yang mengakibatkan kerugian negara atas hilangnya cadangan emas dan perak sebesar lebih kurang 774.200 gram (774,2 kg) dan cadangan perak lebih kurang 937.700 gram sepanjang kurun waktu Februari hingga Mei 2024.
Dikutip dari laman Kementerian ESDM, nilai kerugian akibat pertambangan emas tanpa izin itu mencapai Rp1,020 triliun.
Terdakwa didakwa telah melakukan kegiatan pertambangan bijih emas tanpa izin dengan metode tambang dalam di lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini yakni memanfaatkan lubang tambang (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan di WIUP dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan. Namun, mereka melaksanakan blasting/pembongkaran menggunakan bahan peledak, kemudian mengolah dan memurnikan bijih emas di lokasi tersebut (dalam tunnel).
Hasil pekerjaan pemurnian di tunnel tersebut dibawa ke luar lubang dalam bentuk dore/bullion (emas murni). Dalam perkara ini, terdakwa dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
