Rosan Bidik Investasi Rp13.032 Triliun untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp13.032 triliun pada periode 2025-2029. Hal ini dalam upaya mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029. 

Hal ini disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

"Di tahun 2025 investasi diharapkan mencapai Rp1.905 triliun dengan total investasi dari 2025 sampai 2029 itu kurang lebih Rp13.000 triliun lebih sedikit lah Rp13.032 triliun. Itu adalah yang saya sampaikan ke Bapak Presiden," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Rosan menambahkan, investasi tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas. Selain itu, investasi tersebut juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Terutama dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029 seperti yang ditargetkan seperti yang dicanangkan oleh Kementerian Bappenas," katanya.

Selain itu, dia juga menyebut bahwa hilirisasi industri akan memainkan peran signifikan dalam menarik investasi ke Indonesia. Mantan Ketua Umum Kadin Indonesia ini berharap, kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang saat ini berada di kisaran 24-25 persen, dapat meningkat lebih tinggi.

Selain itu, Rosan turut melaporkan hasil kunjungannya ke China yang berhasil mendapatkan komitmen investasi sebesar 7,46 miliar dolar AS dari empat perusahaan. Beberapa sektor yang akan menerima investasi tersebut di antaranya mencakup fiber glass, solar panel, hingga perikanan.

"Seperti BYD yang sudah membeli tanah di daerah Subang diharapkan investasi untuk manufakturingnya akan dimulai pada awal tahun depan," ucap Rosan.

Selain dari China, Indonesia juga mengharapkan investasi signifikan dari Amerika Serikat, Timur Tengah, dan negara lainnya. Meski target tersebut cukup tinggi, Rosan menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mencapainya. 

"Ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan yang sangat berat sehingga diharapkan juga kerja sama dan koordinasi dari semua kementerian terkait," katanya.