Pertumbuhan Ekonomi RI di 2025 bakal Cerah? Ini Kata Pengamat

JAKARTA, iNews.id - Sejumlah ekonom dan pengamat menilai pertumbuhan ekonomi di 2025 akan dipengaruhi beberapa hal. Namun, pada kuartal III 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,95 persen secara tahunan (yoy), lebih rendah dari kuartal sebelumnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu optimistis ekonomi Indonesia di tahun ini akan tetap tumbuh. Menurutnya, dampak dari kenaikan pajak tidak terlalu signifikan.

“Dampak kenaikan PPN ke 12 persen terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan," ujar Febrio dalam keterangan resmi.

Menurut Febrio, ekonomi di 2024 akan tetap tumbuh 5,0 persen. Sementara untuk 2025, ekonomi akan tetap dijaga sesuai dengan target APBN sebesar 5,2 persen.

Senada dengan itu, Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menjelaskan perekonomian Indonesia akan tumbuh meningkat ke level 5,1 persen hingga 5,2 persen di tengah prospek ketidakpastian global pada 2025.

“Di antara faktor penopang perekonomian domestik 2025, yakni inflasi yang tetap terkendali di rentang kisaran target. Sehingga menopang daya beli dan permintaan domestik di tengah risiko lemahnya permintaan eksternal,” ujar Banjaran.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto membatalkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk daging premium hingga jasa rumah sakit premium pada Selasa (31/12/2024).

Namun, PPN 12 persen berlaku untuk barang mewah kalangan atas, seperti kapal pesiar. Berdasarkan hasil kajian dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) kenaikan PPN 12 persen dapat memberikan dampak signifikan terhadap inflasi.

Hal itu berkaca pada pengalaman 2022, ketika pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen mengakibatkan inflasi melaju ke 3,47 persen (yoy).

Pada Mei, Juni, dan Juli tahun yang sama inflasi kembali meningkat masing-masing sebesar 3,55 persen, 4,35 persen, dan 4,94 persen (yoy).

Inflasi itu telah menyebabkan merosotnya konsumsi rumah tangga, terutama bagi kelas menengah ke bawah. 

CELIOS juga telah mensimulasikan kenaikan kebutuhan masyarakat akibat kenaikan PPN, kelas menengah diprediksi mengalami penambahan pengeluaran hingga Rp354.293 per bulan atau Rp 4,2 juta per tahun dengan adanya kenaikan tarif PPN 12 persen. 

Sedangkan, keluarga miskin diprediksi menanggung kenaikan pengeluaran hingga Rp101.880 per bulan atau Rp1,2 juta per tahun.

Kian mencekik bagi masyarakat karena meningkatnya jumlah pengeluaran berbanding terbalik dengan peningkatan pemasukan dari gaji bulanan yang rata-rata hanya tumbuh 3,5 persen per tahun. 

“Bayangkan saja, pada tahun 2023 rata-rata kenaikan gaji di Indonesia hanya 2,8 persen atau setara dengan Rp. 89.391 per bulan. Belum lagi ditambah dengan peningkatan jumlah pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang pada tahun 2023 menyentuh angka 11,7 persen,” ujar Direktur Hukum CELIOS Muhammad Zakiul Fikri. 

Per November 2024 saja telah terjadi PHK terhadap 64.751 orang. Kondisi inilah yang mendorong berbagai kalangan masyarakat urun rembuk menyuarakan penolakan terhadap upaya kenaikan PPN dari 11 persen ke 12 persen. 

“Banyaknya suara penolakan itu bukan tanpa alasan, sebab mayoritas penduduk Indonesia saat ini menurut kajian CELIOS merupakan penduduk dengan kelas ekonomi menengah ke bawah yang akan merasa dampak langsung dari kenaikan PPN tersebut,” ujar Zakiul.