Taliban Afghanistan dan HTS Suriah Akhirnya Jalin Komunikasi, 2 Kelompok Islam Penakluk Rezim

MOSKOW, iNews.id - Pemerintahan Afghanistan yang dikuasai Taliban membuka komunikasi dengan pemerintahan transisi Suriah yang baru dibentuk pasca-tumbangnya Presiden Bashar Al Assad. Kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS) menguasai pemerintahan transisi Suriah.

Kedua kelompok Islam berpengaruh ini memiliki kesamaan dalam perjuangan mereka. Taliban menumbangkan rezim Afghanistan yang dikendalikan Amerika Serikat (AS) pada Agustus 2021, saat itu dipimpin Presiden Ashraf Ghani. Sedangan HTS menggulingkan rezim Bashar Al Assad.

Penjabat Menteri Luar Negeri (Menlu) Afghanistan Amir Khan Muttaqi melakukan pembicaraan telepon dengan mitranya dari Suriah Asaad Hassan Al Shibani. Kedua diplomat membahas perluasan hubungan diplomatik antara Kabul dan Damaskus.

Wakil Juru Bicara Kemlu Afghanistan Hafiz Zia Ahmad Takal, sebagaimana pernyataan yang dirilis layanan pers Kemlu Afghanistan, mengatakan Muttaqi mengucapkan selamat kepada pemerintah transisi Suriah yang baru dibentuk. Dia juga memuji pendirian pemerintahan Suriah soal amnesti bagi para pengikut Assad serta tata kelola negara. 

Seperti diketahui kelompok yang dipimpin Hayat Tahrir Al Sham (HTS) sedang berusaha menyatukan faksi-faksi di Suriah.

Muttaqi juga menyampaikan harapan agar kedua negara bisa mematenkan hubungan diplomatik.

Menlu Suriah Al Shibani mengajukan usulan lebih konkret yakni pertemuan delegasi kedua negara untuk berkonsultasi.

Kelompok oposisi bersenjata Suriah yang dipimpin HTS merebut Damaskus pada 8 Desember sekaligus menandai tumbangnya rezim keluarga Assad yang sudah berkuasa 50 tahun lebih. 

Pejabat Rusia mengatakan, Presiden Bashar Assad mengundurkan diri setelah melakukan negosiasi dengan para HTS dan kelompok-kelompok lainnya kemudian kabur ke Rusia.

Dua hari kemudian HTS menunjuk Mohammed Al Bashir menjadi perdana menteri Suriah sementara di masa transisi. 

Al Bashr kemudian mengumumkan bahwa pemerintahannya akan berkuasa hingga Maret 2025 setelah pemilihan pemimpin baru.