Panas, Polisi Korsel Pertimbangkan Tangkap Presiden Yoon Suk Yeol
SEOUL, iNews.id - Kepolisian Nasional Korea Selatan (Korsel) mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol. Selain itu polisi juga akan menggeledah kediamannya.
Yoon sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan terkait penerapan status darurat militer yang gagal pada 3 Desember lalu. Keputusan kontroversial itu harus dibayar mahal Yoon dengan ancaman pemakzulan.
Seorang pejabat Kantor Investigasi Nasional Korsel menyatakan, Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian, jaksa, serta komisi antikorupsi, sehingga mungkin saja ditangkap.
Pejabat itu menambahkan, mereka juga mempertimbangkan kemungkinan menggeledah, menyita barang-barang dari kediaman Yoon, serta mengajukan surat perintah penyitaan catatan komunikasinya. Setelah itu polisi akan memanggilnya untuk menjalani pemeriksaan.
Tugas Penanganan Bencana di Filipina, 10 Personil Heli MI 17 Dapat Penghargaan dari Danpuspenerbad
Yoon sebelumnya telah dicegah keluar negeri. Selain itu, polisi berusaha menggeledah kantor kepresidenan untuk mencari barang bukti terkait tuduhan pemberontakan terhadap Yoon. Namun dinas keamanan yang bertugas mengawal presiden menolak untuk memberikan izin penggeledahan. Penyelidik hanya diberikan dokumen yang diminta.
Meski demikian polisi tetap akan mencoba menggeledah kantor Yoon, menggunakan surat perintah yang sama atau baru. Surat perintah penggeledahan dan penyitaan biasanya hanya berlaku satu minggu atau periode tertentu setelah dikeluarkan.
Sementara itu Yoon menegaskan tidak akan mundur dan bakal melawan upaya pemakzulan terhadapnya sampai titik darah penghabisan. Dia juga menolak tuduhan melakukan pemberontakan dengan memerintahkan polisi dan personel militer menggeruduk gedung parlemen Majelis Nasional usai mengumumkan darurat militer.
Yoon menegaskan status darurat militer terpaksa dikeluarkan karena kondisi mendesak. Dia berusaha membersihkan negara dari agen-agen pro-Korea Utara yang mengganggu keamanan nasional, tuduhan yang diarahkan kepada kelompok oposisi yang selalu menggagalkan kebijakan pemerintahannya.
