Rezim Assad Tumbang, Rusia Rayu Pemimpin Suriah Baru Pertahankan Pangkalan Militer

MOSKOW, iNews.id - Rusia kemungkinan akan mendapat izin untuk mempertahankan pangkalan militernya di Suriah meski rezim Bashar Al Assad telah tumbang. Kementerian Pertahanan (Kemhan) Rusia telah menjalin komunikasi dengan pemimpin sementara Suriah.

Menurut Kemhan, militer Rusia hampir mencapai kesepakatan dengan pemimpin baru Suriah di bawah kendali kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS) untuk mempertahkan pangkalan militer. 

Rusia memiliki dua pangkalan penting di Suriah yang beroperasi untuk membantu pasukan rezim Bashar Al Assad dalam perang saudara, termasuk melawan HTS. Pangkalan itu juga berperan dalam mendukung misi operasi di kawasan lain.

Beberapa sumber yang mengetahui perkembangan negosiasi mengatakan kepada Sputnik, dua fasilitas militer Rusia yang ingin dipertahankan adalah pangkalan angkatan laut di Tartus serta pangkalan udara di Hmeimim.

Namun sumber-sumber itu menambahkan, situasi masih bisa berubah di tengah ketidakstabilan kondisi di Suriah.

Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pemerintahan sementara Suriah yang dipimpin Perdana Menteri Abu Mohammed Al Julani maupun dari HTS.

Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov juga belum memberikan komentar.

Pangkalan angkatan laut Tartus merupakan satu-satunya fasilitas militer Rusia di Laut Mediterania sehingga perannya sangat strategis. Sementara pangkalan udara Hmeimim memiliki peran penting untuk memasok kebutuhan operasi keamanan Rusia di Afrika.

Melalui pangkalan itu Rusia menjaga pengaruh politik dan ekonomi serta menjalin hubungan erat pasca-Perang Dingin.

Rusia merupakan sekutu dekat rezim Assad. Bahkan negara itu memberikan suaka kepada Bashar Al Assad dan keluarganya setelah digulingkan oleh gabungan kelompok oposisi bersenjata dalam operasi yang tergolong sangat singkat, yakni tak sampai 2 pekan.

Rusia dilaporkan memiliki kontrak atau perjanjian untuk menempati pangkalan di Suriah selama 49 tahun terhitugn sejak 2017.

Runtuhnya rezim Assad secara efektif membatalkan kontrak itu karena pemerintahan telah berganti.