KPU Bolehkan Paslon Kalah Lawan Kotak Kosong Maju Lagi di Pilkada Ulang

KPU Bolehkan Paslon Kalah Lawan Kotak Kosong Maju Lagi di Pilkada Ulang

Terkini | inews | Jum'at, 13 Desember 2024 - 22:29
share

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan, pasangan calon kepala daerah yang sempat kalah melawan kotak kosong pada Pilkada 2024 bisa kembali maju di pilkada ulang. Pemungutan suara ulang akan digelar pada 27 Agustus 2025.

Dua daerah yakni Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang akan menyelenggarakan pilkada ulang imbas kotak kosong menang melawan calon tunggal.

"Berkaitan dengan calon yang kalah di calon tunggal apakah boleh maju lagi, jawabannya boleh," kata Ketua KPU Mochammad Afifuddin, di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Sementara itu, pada kurun waktu sebelum pilkada ulang digelar, dua daerah tersebut akan dipimpin oleh penjabat kepala daerah.

Afifuddin juga menegaskan, calon-calon baru dapat ikut serta dalam pilkada ulang, termasuk calon independen atau nonpartai. Berdasarkan rancangan peraturan KPU tentang tahapan pilkada ulang, calon bupati/wali kota independen bisa menyerahkan syarat minimal dukungan mulai 6 Maret 2025.

"Kalau misalnya ada lagi calon perseorangan, maka kami akan melakukan apa yang disebut dengan verifikasi data-data, dan itu butuh waktu yang di dalam undang-undang sudah termaktub kapan, berapa hari," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu dan DKPP sepakat pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 digelar pada 27 Agustus 2025. Kesepakatan itu diambil dalam rapat dengar pendapat di ruang Komisi II DPR, Rabu (4/12/2024).

"Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin saat membaca kesimpulan rapat.

Zulfikar mengatakan, pelaksanaan PSU Pillada 2024 itu sesuai dengan ketentuan pada Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemnur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 126/PUU-XXII/2024.

Topik Menarik