Rapat Bareng Banggar, Zulhas Usul Tambah Anggaran Kemenko Pangan Rp500 Miliar

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengusulkan tambahan anggaran sebesar di atas Rp500 miliar untuk Tahun Anggaran (TA) 2025. Usulan itu disampaikan pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam rapat kerja (raker) perdana bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (2/12/2024).

Zulhas menuturkan, besaran tambahan anggaran itu, lebih kecil dari usulan tambahan Menteri Kordinasi Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. Apalagi, kata Zulhas, kementeriannya belum memiliki kantor dan mobil dinas.

"Jadi saya di bawah Cak Imin itu, kami butuh kurangnya Rp505 miliar, Pak. Kantor baru, kursi belum ada, mobil, semua belum ada. Kantornya pun belum ada, jadi masih numpang. Januari mungkin baru selesai," kata Zulhas dalam raker bersama Banggar DPR di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta.

Adapun anggaran ini mencakup kebutuhan dukungan manajemen sebesar Rp269.910.975 dan koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar RpRp230.000.000. Zulhas pun mengaku, kebutuhan anggaran itu untuk mencakup empat kedeputian di Kemenko Bidang Pangan.

"Ada empat Deputi, kami. Ya tentu ada sesarana-perasara. Kemudian kami akan siap dashboard, Pak, mengenai anggaran di bidang kami. Ini kami akan monitor," ucapnya.

Kendati demikian, Zulhas meminta pada Banggar DPR untuk mengabulkan usulan anggaran tersebut. "Mohon, Pak Ketua, para Ketua, jangan dipotong, Pak. Ini nasib kita di sini, Pak Menko. Jangan dipotong, Pak. Kalau bisa tambah juga tidak usah. Kalau bisa, pas saja," tuturnya.

Lebih lanjut, Zulhas menyampaikan bahwa anggaran ketahanan pangan pada 2025 sebesar Rp139,4 triliun. Anggaran itu, mencakup program dari kementerian teknis terkait yang membidangi urusan pertanian, kelautan, kehutanan, lingkungan, hingga badan gizi dan badan pangan.

"Total anggaran kami Rp139,4 triliun, tersebar di kementerian itu Rp139,4 triliun. Itu ada di dana desa Rp16 triliun, ada di irigasi Rp12 triliun," ujarnya.

Dia mengaku, pihaknya akan membuat dashboard agar seluruh pihak bisa mengwasi penggunaan anggaran itu. 

"Kalau berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang direcanakan, maka tahun depan kita tidak akan impor beras lagi. Kalau ini bisa berjalan dengan baik, Pak," katanya.

"Program-program Kementerian terkait yang saya koordinasi, kalau berjalan dengan bagus, kita tahun depan tidak akan impor beras Dan mudah-mudahan juga tidak ada yang jagung tahun depan. Tidak perlu 2027. Kalau ini berjalan dengan baik," ucapnya.