Duh! Pengamat Ramal Nasib Pembangunan IKN di Tangan Prabowo Lambat

JAKARTA, iNews.id - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya memproyeksi nasib pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di tangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan berjalan lebih lambat ketimbang periode Jokowi. Kok bisa?

Menurut Yunarto hal tersebut sebetulnya sudah tergambar jelas dari rancangan APBN tahun 2025 mendatang. Loyalitas anggaran sudah tidak mengarah lagi kepada proyek ambisius Presiden Jokowi, tetapi condong kepada program unggulan yang dijanjikan Prabowo.

Pada tahun 2025 mendatang, secara umum pembangunan IKN menggunakan APBN dialokasikan dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp9,19 triliun, dan pagu Otorita IKN sendiri sebesar Rp6,39 triliun. Sehingga total dukungan APBN ke IKN tahun 2025 hanya sebesar Rp16,12 triliun saja atau lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Anggaran IKN tahun lalu saja Rp23 triliun, sebelumnya lagi (2022) Rp44 triliun. Alokasi APBN kita sangat terbatas, fokus Prabowo tentu akan bicara janjinya yang paling populer terkait makan bergizi gratis, kedua fokus pada Hankam yang naik 12 persen (anggaran)," katanya dalam acara Wealth Xpo CIMB Niaga di Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Sehingga ia menilai dalam konteks dukungan anggaran pemerintah kepada proyek IKN, pembangunan ibu kota baru itu akan berjalan lebih lambat ketimbang periode Jokowi, yang mana lebih loyal untuk mendanai proyek tersebut.

klik halaman selanjutnya untuk membaca>>>

Penggunaan APBN memang difokuskan untuk membangun infrastruktur dasar saja. Namun, ketersediaan infrastruktur dasar itulah yang menjadi pemantik investor untuk datang menanamkan modalnya ke proyek Ibukota baru tersebut.

"Tentu saja kalau masih bergantung ada APBN kita tidak mungkin melihat perpindahan dalam jangka waktu 1 tahun kedepan," tutur dia.

Menilik dari keberpihakan alokasi anggaran Presiden Terpilih Prabowo, Yunarto menyebut setidaknya ada dua arah pembangunan selama Kepemimpinan Prabowo. Pertama ketahanan pangan, dan kedua ketahanan energi. Sedangkan infrastruktur, dianggap Prabowo bukan menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Prioritas Prabowo adalah pangan dan energi, itulah yang menyebabkan ketika kita bicara anggaran infrastruktur, padahal infra itu tujuannya menurunkan biaya logistik, tapi dia dianggap prabowo tidak masuk dalam peran negara yang utama, karena bukan hajat hidup orang banyak," ucap dia.

"Sementara infra, dari kacamata Prabowo, tidak boleh dianggarkan, dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur, itulah kenapa Pak Prabowo menempatkan anggaran infra, turun, artinya infra akan disediakan oleh swasta," kata Yunarto.