Propam Janji Tindak Tegas Anggota Polri Tidak Netral di Pilkada 2024

JAKARTA, iNews.id - Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Irjen Abdul Karim berjanji akan menindak tegas anggotanya yang tidak netral di Pilkada 2024. Sanksi akan dijatuhkan sesuai skala pelanggaran.

“Kita sudah ada aturan ya, kode etik di kepolisian yang selama ini kita gunakan. Ya apabila kita temukan itu tidak netral kita akan berikan sanksi, sanksi di kita itu kan ada sanksi ringan sedang dan berat,” kata Abdul Karim di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024).

Mantan Kapolda Banten itu menyatakan, sanksi yang dimaksud mulai dari penempatan khusus (patsus) atau ditahan sampai dengan disiplin hingga kode etik.

“Tinggal nanti tergantung berapa skala pelanggarannya ya, pelanggaran yang dilakukan oleh anggota itu nanti akan kita sidangkan,” ujar dia.

Dia menambahkan, sanksi tersebut akan diberikan pada saat sidang kode etik jika ada anggota yang terbukti melanggar aturan.

“Pada saat sidang kode etik itulah keputusan hukuman yang akan diberikan,” jelas dia.

Sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap Pilkada serentak 2024. TNI, Polri hingga ASN diingatkan untuk netral.

Menurutnya, potensi gangguan sangat mungkin terjadi karena para calon kepala daerah memiliki hubungan emosional yang sangat dekat, yang bisa memicu ketegangan tinggi.

"Pilkada serentak ini harus benar-benar kita awasi dan dukung pelaksanaannya karena suasana lebih hangat. Calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota ini memiliki hubungan emosi yang sangat dekat. Sehingga masing-masing tentunya tidak siap untuk kalah," ujar Hadi.

Dia menambahkan pemahaman harus diberikan kepada semua pihak bahwa dalam setiap kompetisi pasti ada yang menang dan kalah.

Hadi juga menekankan pentingnya kehadiran tokoh agama, masyarakat, dan adat untuk menjaga stabilitas selama Pilkada 2024. 

"Mari kita sama-sama untuk bisa menyukseskan pesta demokrasi yang pertama dalam sejarah, yaitu Pilkada serentak," ujarnya.