Badan Otorita Dapat Tambahan Anggaran Rp27,8 Triliun Tahun Depan
JAKARTA, iNews.id - DPR Komisi II resmi menambah pagu anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tahun 2025 sebesar Rp27,8 triliun. Total anggaran pun menjadi Rp28,3 triliun dari yang sebelumnya hanya Rp505 miliar.
"Dukungan anggaran dari persetujuan tadi, dari yang awalnya anggaran cuma Rp505 miliar kemudian tadi mendapatkan tambahan Rp27,8 triliun. Jadi totalnya sekarang Rp28,3 triliun," ucap Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni di Kompleks DPR RI, Senin (9/9/2024).
Menurut Juli penambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar hingga biaya pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun sebelumnya oleh Kementerian PUPR.
Menurutnya,pembangunan IKN tahun depan akan berfokus pada pengembangan ke wilayah lainnya. Sebab pada pembangunan yang dilakukan pada tahap 1 sebelumnya, pembangunan masih fokus pada pembangunan infrastruktur dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A.
Sedangkan, mulai tahun 2025, pembangunan infrastruktur masuk pada tahap pengembangan ke klaster 2, yaitu kawasan KIPP 1B dan 1C. Kawasan tersebut yang nantinya akan menjadi lahan bagi para calon investor yang masuk ke IKN.
"Tambahan anggaran ini untuk pengembangan ke infrastruktur dasar, seperti membangun jalan, MUT (Multi Utility Tunnel) agar investor bisa masuk. Infrastruktur dasar seperti air, listrik, dan internet juga masih perlu kita bangun," tutur dia.
Dalam paparannya, ia merinci, tambahan anggaran OIKN tahun 2025 senilai Rp28,3 triliun akan dialokasikan ke masing-masing unit kerja. Seperti Sekretariat OIKN mendapatkan alokasi Rp357,34 miliar, Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan mendapatkan alokasi Rp11,09 miliar.
Selain itu dukungan manajemen untuk Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan mendapatkan alokasi Rp813,05 miliar, Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan Rp120,22 miliar, Kedeputian Bidang Sosial dan Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Rp74,99 miliar, Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital Rp52,91 miliar.
Kemudian, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Rp80,06 miliar, Kedeputian Bidang Pengendalian dan Investasi Rp19,58 miliar, dan Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Rp26,79 triliun.
