Hormati Parlemen, Presiden Korsel Cabut Deklarasi Darurat Militer

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol akan mencabut deklarasi darurat militer yang telah diberlakukannya beberapa jam sebelumnya, untuk menghormati suara parlemen yang menentang tindakan tersebut.

Presiden Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer pada hari Selasa (3/12/2024) untuk menggagalkan "kekuatan antinegara" di antara para penentangnya.

Namun, para anggota parlemen menolak deklarasi tersebut saat para pengunjuk rasa berkumpul di luar parlemen dalam krisis politik terbesar di negara itu dalam beberapa dekade.

"Mengingat permintaan Majelis Nasional untuk mencabut darurat militer, saya memerintahkan penarikan pasukan militer yang terlibat dalam operasi darurat militer," ujar Yoon dalam pidato yang disiarkan televisi.

Dia menjelaskan, "Melalui rapat kabinet segera, kami akan menerima permintaan Majelis Nasional dan melanjutkan untuk mencabut darurat militer."

Pada Rabu pagi, kabinet setuju membatalkan keputusan tersebut dan mencabut darurat militer.

Sementara itu, Amerika Serikat (AS) menyarankan warga untuk menghindari daerah-daerah di dekat protes.

Gedung Putih mengatakan "lega" kebuntuan atas deklarasi darurat militer Presiden Yoon telah terselesaikan.

“Demokrasi adalah fondasi aliansi AS-ROK, dan kami akan terus memantau situasi,” ujar seorang juru bicara Gedung Putih, menggunakan akronim untuk nama resmi Korea Selatan, Republik Korea.

Kedutaan Besar AS di Seoul telah menyarankan warga AS untuk menghindari area tempat demonstrasi berlangsung.

“Setelah pengumuman Presiden Yoon untuk mencabut deklarasi darurat militer, situasi masih belum jelas. Warga AS harus mengantisipasi potensi gangguan,” papar kedutaan dalam unggahan di media sosial.

Himbauan itu menjelaskan, “Saat berada di tempat umum, Anda harus memperhatikan lingkungan sekitar dan melakukan tindakan pencegahan keselamatan rutin.”