Iran Sangkal Duta Besarnya untuk PBB Bertemu Elon Musk di New York

Iran "dengan tegas" membantah kabar utusannya untuk PBB telah bertemu dengan miliarder Amerika Serikat (AS) Elon Musk di New York.

Kantor berita resmi Iran, IRNA melaporkan hal itu pada hari Sabtu (16/11/2024). “Seorang juru bicara Menteri Luar Negeri sementara dengan tegas membantah klaim yang dibuat di beberapa media Amerika tentang pertemuan antara Elon Musk dan perwakilan tetap Iran untuk PBB di New York, menyatakan keterkejutannya atas liputan luas media Amerika," ungkap laporan IRNA.

The New York Times melaporkan pada hari Kamis bahwa Musk, yang merupakan penasihat Presiden terpilih AS Donald Trump, bertemu dengan duta besar Iran untuk PBB pada hari Senin.

Kabar ini muncul seiring proses transisi kekuasaan di AS setelah kemenangan pemilu Donald Trump.

Sementara itu, Kepala pengawas nuklir PBB mengunjungi dua lokasi nuklir Iran pada hari Jumat sebagai bagian dari kunjungan ke Iran.

Lawatan itu menjelang desakan diplomatik Eropa atas aktivitas atom Teheran sebelum Donald Trump kembali ke Gedung Putih, Reuters melaporkan.

Selama kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Iran mengatakan kepada kepala Badan Tenaga Atom Internasional, Rafael Grossi, bahwa Teheran bersedia menyelesaikan perselisihan yang belum terselesaikan mengenai program nuklirnya tetapi tidak akan menyerah pada tekanan.

Grossi mengunjungi fasilitas nuklir Natanz dan lokasi pengayaan Fordow, yang digali di satu gunung sekitar 100 km (60 mil) selatan ibu kota, Teheran, media pemerintah melaporkan, tanpa memberikan rincian.

Hubungan antara Teheran dan IAEA telah memburuk karena beberapa masalah yang sudah berlangsung lama, termasuk Iran yang melarang para ahli pengayaan uranium Badan tersebut memasuki negara tersebut dan kegagalannya menjelaskan jejak uranium yang ditemukan di lokasi yang tidak diumumkan.

"Bola ada di tangan pengadilan UE/E3," ungkap Menteri Luar Negeri, Abbas Araqchi, menulis di X setelah pembicaraan di Teheran dengan Grossi pada hari Kamis, mengacu pada tiga negara Eropa yakni Prancis, Inggris, dan Jerman yang mewakili Barat bersama Amerika Serikat dalam pembicaraan nuklir.

"Bersedia bernegosiasi berdasarkan kepentingan nasional dan hak-hak yang tidak dapat dicabut, tetapi tidak siap bernegosiasi di bawah tekanan dan intimidasi," tegas Araqchi.

Kembalinya Trump sebagai Presiden AS pada Januari mengacaukan diplomasi nuklir dengan Iran, yang terhenti di era pemerintahan Joe Biden yang akan berakhir setelah berbulan-bulan perundingan tidak langsung.

Selama masa jabatan Trump sebelumnya, Washington membatalkan kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan enam negara adidaya yang mengekang kerja nuklir Teheran dengan imbalan keringanan sanksi internasional.

Trump belum sepenuhnya menjelaskan apakah dia akan melanjutkan kebijakan "tekanan maksimum" terhadap Iran saat dia menjabat.

Penarikan diri AS dari pakta nuklir pada tahun 2018 dan penerapan kembali sanksi mendorong Teheran untuk melanggar batasan pengayaan uraniumnya, yang dipandang oleh Barat sebagai upaya terselubung untuk mengembangkan kemampuan senjata nuklir.

Teheran sekarang memperkaya uranium hingga 60 kemurnian fisil, mendekati sekitar 90 yang dibutuhkan untuk bom atom. Teheran mengatakan kegiatan nuklirnya murni untuk tujuan damai.