Benarkah Bendera Bintang Kejora Sempat Diizinkan Berkibar di Papua? Ini Faktanya
Ternyata bendera Bintang Kejora yang dikenal milik Organisasi Papua Merdeka pernah diizinkan berkibar di Tanah Papua. Kok bisa?
Perizinan pengibaran bendera tersebut ternyata memang terjadi di era saat Indonesia dipimpin oleh mendingang KH. Abdurahman Wahid atau yang dikenal Gusdur pada 1999 lalu. Keputusannya tersebut ternyata memang menimbulkan pro dan kontra.
Hal itu dilakukan sebagai bentuk strtaegi GusDur melakukan pndekatan ke warga Papua. Gus Dur mengakui bendera Bintang Kejora sebagai salah satu identitas kultural warga Papua.
Hal ini juga baru-baru ini diungkapkan oleh seorang komedian asal Papua, Mamat Al Kathiri. Menurutnya, Gusdur datang ke Papua dan menanyakan apa yang dimau orang Papua.
"Kami mau bendera bintang kejora bisa berkibar. (Kata Gusdur) yah cuma kain, ya udah naikin," kata Mamat.
Ia juga mengisyaratkan meski diizinkan, Gusdur juga minta syarat.
"Yang penting jangan lebih tinggi dari Merah Putih. Deal. Dinaikin kan. Pengebaran bendera bintang kejora itu memang pernah terjadi di zaman Gusdur," kata Mamat.
Kendati seperti itu, banyak tokoh nasional kontra dengan sikap Gus Dur. Sebab, bendera Bintang Kejora sudah dianggap lekat dengan simbol gerakan separatisme.
Cerita Mahfud MD.
Hal yang sama juga sempat dikisahkan Mahfud MD.Pada masa Gus Dur, Mahfud juga pernah menjabat sebagai Menkopolhukam. Namun sepertinya Mahfud tidak pernah mewarisi apa yang penah dilakukan Gus Dur.
Saat konflik berkecamuk di Papua, tepatnya 30 Desember 1999, Gus Dur pernah datang ke tanah Papua. Satu perbincangan menarik pun terjadi antara Gus Dur dan toko masyarakat Papua.
Dia bertanya: "Gus Dur kami bisa kasih naik bendera Bintang Kejora kah?"
"Boleh saja, saya tak larang. Kalian juga punya bendera Persipura. Silakan kibarkan Bintang Kejora asal tidak lebih tinggi dari bendera Merah Putih," jawab Gus Dur.
Hanya saja, Gus Dur meminta agar bendera Bintang Kejora dikibarkan lebih rendah dari bendera Indonesia, Merah Putih.
Dalam kesempatan ini Gus Dur menggelar forum di Jayapura dengan mengundang perwakilan elemen masyarakat dan dihadiri oleh banyak warga.
Dalam pertemuan ini, presiden menjawab semua pertanyaan, termasuk mengembalikan nama Papua yang selama rezim Orde Baru diganti dengan Irian Jaya.
