Erick Thohir soal Fahri Hamzah, Wakil Menteri hingga Dirjen Pajak Jadi Komisaris Bank BUMN

Erick Thohir soal Fahri Hamzah, Wakil Menteri hingga Dirjen Pajak Jadi Komisaris Bank BUMN

Ekonomi | okezone | Kamis, 27 Maret 2025 - 09:25
share

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal 3 wakil menteri yang menjadi komisaris di bank-bank BUMN (Himbara). Menurut Erick, pengangkatan beberapa pejabat kementerian menjadi komisaris di bank milik BUMN merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mewujudkan transparansi publik.

"Perwakilan daripada para kementerian yang hadir, tentu komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri, tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi," ujar Erick di Jakarta, Kamis (27/3/2025).

1. Tiga Wakil Menteri Jadi Komisaris di Bank BUMN

Erick menjelaskan perwakilan dari beberapa kementerian ini disesuaikan dengan fokus usaha masing-masing perusahaan. Misalnya, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza sebagai Komisaris BRI dan Wakil Menteri Perumahan dan Permukiman Kawasan Fahri Hamzah sebagai Komisaris BTN.

Selanjutnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung sebagai Komisaris Bank Mandiri.

2. Pejabat Lain Jadi Komisaris di Bank BUMN

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo sebagai Komisaris Utama BTN, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman sebagai Komisaris Bank Mandiri, dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata sebagai Wakil Komisaris Utama BNI.

 

3. Tetap Melakukan Pengawasan di Bank Himbara

Erick menegaskan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya akan tetap melakukan pengawasan terhadap bank Himbara tersebut agar transparansi dan tata kelolanya tetap berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengelolaan BUMN harus lebih efisien, tata kelola yang baik dan transparan guna meningkatkan kinerja perusahaan.

"Nah tidak lain ini untuk mensinergikan, tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu dan lain-lainnya. Kami tentu Kementerian BUMN mendorong tadi yang namanya terus program-program seperti ini," kata Erick dilansir Antara.

Topik Menarik