BRIN Gebrak Pembangunan Daerah Lebih Terarah dan Berdaya Saing

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional  (BRIN) menetapkan strategi pembangunan berbasis Indeks Daya Saing Daerah (ISDS) sebagai langkah mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia.

Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi mempertimbangkan dimensi sosial dan lingkungan untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 pada periode 2025-2029, dengan harapan dapat menekan tingkat kemiskinan dari 9 menjadi 4,5. Strategi ini juga selaras dengan peningkatan indeks modal manusia, yang ditargetkan mencapai 0,59 dalam beberapa tahun ke depan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan yang mencakup aspek investasi, pembangunan infrastruktur, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Strategi Pembangunan ISDS

Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Bappenas Medrilzam menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh daerah dengan melihat potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah. Salah satu langkah utama yang diambil adalah menyesuaikan strategi pembangunan berdasarkan karakteristik dan keunggulan dari 38 provinsi yang ada di Indonesia.

"Di dalam RPJMN itu kita mesti lihat betul bahwa misalnya dijabarkan setiap provinsi, kira-kira seperti apa potensi-potensinya, potensi-potensi yang ada di dalam wilayahnya masing-masing 38 provinsi," ungkap Medrilzam pada Selasa (11/3/2025).

Selain itu, pemerintah menargetkan peningkatan investasi di tingkat daerah yang hingga kini masih tergolong minim. Investasi tidak hanya akan difokuskan pada sektor fisik seperti infrastruktur dan energi, tetapi juga mencakup pengembangan sumber daya manusia.

"Investasi di tingkat daerah bisa dibilang masih minim, dan saya pikir ini layak menjadi daya ungkit nanti, selain apa-apa yang sudah dilakukan," lanjut Medrilzam.

Saat ini, peningkatan kualitas SDM di berbagai daerah, terutama di wilayah timur Indonesia yang masih tertinggal, menjadi faktor krusial dalam mendorong daya saing daerah. Dengan meningkatnya kualitas tenaga kerja, diharapkan penyerapan lapangan kerja juga semakin meningkat, sehingga mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di daerah-daerah yang selama ini kurang berkembang.

Tantangan Dalam Pengimplementasian Strategi

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi strategi pembangunan ini cukup besar, terutama dalam hal kapasitas fiskal daerah. Saat ini, sekitar 83 pendapatan daerah masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat rendah.

Rata-rata proporsi belanja daerah pun lebih banyak digunakan untuk belanja operasional dibandingkan belanja modal yang dapat mendorong pembangunan jangka panjang.

Sebagai langkah konkret, pemerintah mendorong setiap daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan melalui pemungutan pajak dan retribusi yang lebih efektif. 

Pengembangan berbagai sumber pendanaan alternatif juga menjadi salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat.

Strategi pembangunan ini akan dikawal secara ketat melalui sistem monitoring dan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta.

Medrilzam berharap strategi ini dapat menjadi dasar bagi pembangunan daerah yang lebih terarah dan tidak lagi terfokus hanya pada wilayah tertentu, seperti Pulau Jawa yang selama ini mendominasi perekonomian nasional.

"Saya perhatikan daya saing di daerah masih terfokus, masih di kawasan barat, terutama ada di Jawa. Dan ini, sejak 30 tahun yang lalu, saya masuk di Bappenas, tidak banyak berubah," ungkapnya.