Anggaran Sektor Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas APBN 2025
JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa alokasi dana pendidikan dan kesehatan merupakan yang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Anggaran belanja pada sektor tersebut masing-masing mencapai Rp218,5 triliun dan Rp724,4 triliun.
"Ini adalah belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN kita," kata Sri Mulyani dalam keterangan pers usai penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Aggaran 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip, Rabu (11/12/2024).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan anggaran prioritas dalam APBN 2025 untuk mendorong tercapainya agenda pembangunan. Alokasi prioritas tersebut mencakup di antaranya sektor pendidikan sebesar Rp724,4 triliun, perlindungan sosial Rp504,7 triliun dan infrastruktur Rp400,3 triliun.
Adapun sebagian anggaran belanja kesehatan dan pendidikan bakal dilungsurkan untuk implementasi program makan bergizi gratis yang akan mulai berjalan pada 2 Januari 2025, dengan target sasaran 19,47 juta orang hingga akhir tahun depan.
Program ini bakal menyasar kepada anak-anak dan ibu hamil dengan total anggaran untuk program makan bergizi gratis sejumlah Rp71 triliun.
"Program makan bergizi disertai dengan dana desa yang sebesar Rp70 triliun akan menggerakkan desa serta meningkatkan volume uang yang juga meningkat," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat meningkatkan peredaran uang di desa hingga Rp8 miliar per tahun. Prabowo berharap program tersebut bisa mengubah arus uang yang selama ini terkonsentrasi di Jakarta.
"Kita balik uang itu untuk turun ke desa dan daerah," kata Prabowo saat menyampaikan sambutan pembuka penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD tahun anggaran 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Prabowo telah menetapkan alokasi anggaran program makan bergizi gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil senilai Rp10.000 per porsi. Kepala Negara menilai, penetapan dana itu dirasa cukup untuk menyediakan makan gratis layak di daerah.
