Menperin dan Kepala Bappenas Rapat Bahas Arah Kebijakan Industrialisasi RI, Apa Hasilnya?
JAKARTA, iNews.id - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy baru saja menggelar rapat membahas arah kebijakan industrialisasi Indonesia. Rapat itu digelar di Kantor Kementerian PPN pada Jumat (1/11/2024) kemarin.
Agus menjelaskan, rapat tersebut berlangsung selama kurang lebih 90 menit. Selain membahas arah kebijakan industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045, mereka juga membahas rancangan RPJMN 2025-2029.
“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, untuk mencapai target Pembangunan ekonomi, industri manufaktur harus menjadi leading sector-nya. Kami sepakat bahwa untuk mencapai target pembangunan, perlu policy dan strategi yang tepat,” ucap dia.
Agus mengaku telah menyampaikan tiga hal pokok kepada Rachmat dalam pertemuan. Pertama, mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Domestik.
Lebih lanjut, Agus menjelaskan, RPP tersebut telah disetujui dalam rapat terbatas oleh Presiden Joko Widodo bulan Juli lalu. Aturan tersebut nantinya tidak hanya mengatur kebutuhan gas untuk manufaktur, tapi juga untuk energi dan kelistrikan.
Selain itu, aturan ini juga bisa menjadi game changer bagi kawasan-kawasan industri, karena nantinya dapat mengimpor gas untuk mengelola kebutuhan sektor manufaktur dan energi di kawasannya.
“Kami meminta dukungan Bapak Menteri PPN agar RPP ini bisa segera terwujud,” katanya.
Ia mengungkapkan, hal kedua yang disampaikan oleh Agus adalah mengenai penghitungan Produk Domestik Bruto yang perlu diubah metodologinya. Menurut Agus, terdapat beberapa KBLI yang seharusnya diampu oleh Kemenperin, namun saat ini diampu di sektor lain.
Misalnya, kawasan industri yang masuk di sektor properti, juga subsektor perbengkelan yang masuk ke sektor perdagangan. Agus berharap, Rachmat memfasilitasi KBLI yang memang saat ini mendapat pembinaan dari Kemenperin dapat masuk dalam penghitungan PDB sektor industri.
Selanjutnya, yang ketiga adalah upaya Kemenperin untuk menciptakan nilai tambah sebesar-besarnya melalui industri manufaktur berbasis sumber daya alam maupun mineral. Agus memberikan masukan beberapa komoditas yang rencana pengembangannya perlu dimasukkan ke RPJMN.
Beberapa di antaranya adalah sagu, minyak atsiri, rotan, serta silika yang berpotensi besar untuk pengembangan industri fotovoltaik. Meski demikian, Agus mengaku realistis bahwa tidak semua komoditas bisa menjadi prioritas dalam RPJMN.
Sementara itu, Rachmat mengatakan bahwa dirinya berusaha menampung aspirasi untuk merancang kebijakan dalam pengembangan sektor industri manufaktur. Ia menyampaikan, konsep pohon industri yang berusaha diisi oleh Kementerian Perindustrian dapat membangun industri melalui hilirisasi sekaligus huluisasi.
"Tanpa huluisasi yang baik, tidak ada hilirisasi yang berdaya saing dan bernilai tambah,” ujarnya.
Terkait energi, ia berpendapat bahwa tidak ada alasan biaya energi di Indonesia jadi lebih mahal dibandingkan negara lain. Karenanya, diperlukan perencanaan kebijakan yang baik.
Pasalnya, kebijakan energi tidak hanya berpengaruh pada industri manufaktur yang selama ini jadi tumpuan, tapi termasuk juga sektor-sektor lainnya.
