Sri Mulyani Ungkap Biaya Transfer ke Daerah Bengkak, Ingatkan Jangan seperti Brasil dan Argentina

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan selama dua puluh tahun terakhir biaya transfer ke daerah (TKD) dari APBN terus membengkak. Pada 2004, ia mengatakan TKD hanya sekitar Rp100 triliun.

Sayang, di tahun ini angkanya sudah mencapai Rp857 triliun. Bahkan, dalam RAPBN 2025 sudah dianggarkan lebih dari Rp900 triliun.

Bendahara negara itu menekankan kenaikan utang yang kerap ditanyakan juga sejalan dengan laju kenaikan belanja lain, termasuk dana yang ditransfer ke daerah.

DPD kan waktu itu juga menanyakan mengenai utang. Jadi melihat utang naik, tapi lupa melihat banyak yang lain juga naik, mungkin ini untuk menetralisir, kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Ini menggambarkan kenaikan lebih dari 9 kali lipat, tutur dia.

Dengan kata lain, semenjak otonomi daerah diimplementasikan, Sri Mulyani mengatakan terjadi kenaikan transfer terus menerus.

Berbagai kebijakan dan Undang-Undang baru ditengarai menyebabkan transfer ke daerah meningkat.

Seperti otonomi khusus papua tahun 2002, otonomi khusus Aceh pada 2008 dan Papua Barat pada 2009.
Setiap kali ada ide kebijakan baru masuk, kata Sri Mulyani, akan menambah jumlah transfer daerah, sehingga APBN yang menanggung beban perlu dijaga.

Penguatan dan tata kelola APBD menurut dia masih perlu ditingkatkan. Hal ini karena banyak daerah dengan transfer meningkat, namun masih perlu mengnyinergikan prioritas sesuai kemampuan APBN, sehingga dampak pembangunannya seharusnya lebih tinggi.

"Pengelolaan fiskal daerah harus semakin ditingkatkan, karena kalau tidak daerah hanya menunggu saja dari transfer, mereka sebetulnya memiliki resource dan bisa melakukan berbagai inovasi dari APBD-nya," tutur dia.

Untuk itu, eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mewanti-wanti daerah agar mengelola keuangan dengan benar. Dengan begitu tidak terjadi masalah pengelolaan keuangan. seperti di Brasil dan Argentina.

Daerah-daerah di negara tersebut melakukan ekspansi APBD dengan tidak disiplin, sehingga menimbulkan berbagai dampak, yaitu dampak kesehatan anggaran. Imbasnya terjadi penurunan tajam pada APBN-nya dan menimbulkan krisis.