Erick Thohir Catat Kontribusi BUMN 2020-2023 kepada Negara Nyaris Sentuh Rp2.000 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencatat kontribusi perusahaan pelat merah terhadap fiskal negara hampir menyentuh Rp2.000 triliun. Angka ini akumulasi dari setoran dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PBNP) dalam tiga tahun terakhir.

Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR, Erick merinci sejak 2020-2023, total kontribusi BUMN kepada negara telah mencapai Rp1.940 triliun. Rinciannya, pajak Rp1.391,4 triliun, PNBP dan lainnya Rp354,2 triliun, dan dividen senilai Rp194,4 triliun.

Menurutnya, tren pembayaran pajak perseroan terus meningkat sejak 2020 dengan nilai Rp247 triliun, di 2021 Rp278 triliun, 2022 sebesar Rp410 triliun, dan 2023 menjadi Rp457 triliun.

Angka dividen terus melesat hingga Rp81 triliun pada 2023 atau naik dari 2020 yang sebesar Rp 44 triliun, 2021 dengan Rp 30 triliun, dan 2022 sebesar Rp 40 triliun. 

"Kalau kita lihat tentu kontribusi perpajakan terus meningkat karena tidak lain memang kinerja perusahaan membaik," ujar Erick dalam Raker bersama Komisi VI DPR, Senin (2/9/2024). 

Terkait PBNP, Erick menyebut terdapat penurunan dari Rp86 triliun pada 2020, kemudian Rp87 triliun pada 2021, sempat naik sebesar Rp98 triliun di 2022, lalu menjadi Rp84 triliun di 2023. 

"Adapun PNBP ini ada penurunan memang fluktuasi harga daripada sumber daya alam yang memang ada koreksi sendiri apakah itu di kelapa sawit, batu bara dan lain-lainnya," kata dia.

Erick menuturkan, indikator pertumbuhan kinerja BUMN pun terlihat dari total aset BUMN yang mencapai Rp10.402 triliun atau naik 7,8 persen per tahun dari 2020 yang sebesar Rp8.312 triliun. Adapun, total ekuitas Rp3.444 triliun tumbuh 12 persen per tahun dari 2020 yang sebesar Rp2.475 triliun.

Untuk pendapatan BUMN di 2023 mencapai Rp2.933 triliun atau naik dari 2020 sebesar Rp1.930 triliun, pun dengan laba bersih yang melonjak 11,2 persen menjadi Rp327 triliun dari 2020 sebesar Rp13 triliun. 

Dengan kontribusi besar BUMN tersebut, Erick berharap adanya dukungan berupa tambahan anggaran bagi Kementerian BUMN. Erick menyebut pagu anggaran Kementerian BUMN untuk 2025 sebesar Rp277 miliar,  sangat rendah jika dibandingkan dengan peran BUMN terhadap perekonomian Indonesia. 

Saat ini, alokasi pagu anggaran Kementerian BUMN 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan anggaran Kementerian BUMN pada 2024 yang sebesar Rp284,36 miliar.

"Pagu adjustment Kementerian BUMN 2024 itu Rp284 miliar, sedangkan yang kita dapatkan di pagu anggaran 2025 ini hanya Rp277 miliar. Ini tentu tidak sebanding dengan prestasi yang sudah didorong oleh Komisi VI ataupun prestasi yang sudah kita jalankan selama ini," ucapnya. 

Kementerian BUMN pun mengajukan usulan agar Komisi VI DPR RI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui tambahan dana senilai Rp66 miliar untuk mendukung kerja Kementerian BUMN pada 2025.

Dia menyampaikan, alokasi anggaran tambahan ditujukan untuk peningkatan sistem pengawasan terhadap BUMN.