Daftar Proyek Infrastruktur selama 2 Periode Pemerintahan Jokowi, 6.000 Km Jalan Nasional hingga 43 Bendungan
JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan capaian pembangunan infrastruktur yang telah diselesaikan selama 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beberapa proyek infrastruktur dari sektor konektivitas, perumahan, sumber daya air, hingga Ibu Kota Nusantara (IKN)
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menjelaskan, di sektor konektivitas telah terbangun 2.700 kilometer (km) jalan tol dan 6.000 km pembangunan jalan nasional selama 10 tahun terakhir di seluruh Indonesia.
Selain itu, dilakukan penanganan preservasi jalan daerah berdasarkan Inpres Jalan Daerah (IJD). Capaian IJD pada tahun 2023 sepanjang 3.195 km jalan daerah terbangun dan didukung dengan jembatan sepanjang 3 km.
Di sektor Perumahan, melalui Program Sejuta Rumah (PSR) yang digagas Presiden Jokowi sejak 2015 lalu hingga tahun 2024 telah dibangun sebanyak 8,2 juta unit rumah.
"Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dalam 10 tahun terakhir telah banyak yang selesai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Zainal dalam keterangan tertulis, Minggu (18/8/2024).
Kemudian, di sektor Sumber Daya Air (SDA) selama 10 tahun telah terbangun sebanyak 43 bendungan dari target 61 bendungan yang dicanangkan Jokowi. Pembangunan bendungan juga diikuti oleh jaringan irigasi baru seluas 1,1 juta hektare dan rehabilitasi 4,3 juta hektare.
"Sehingga meningkatkan luas cakupan sawah yang air irigasinya berasal dari bendungan (meningkat dari semula 11 persen di tahun 2014 menjadi 19 persen di tahun 2024) dan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 1,5 di tahun 2014 menjadi 2,5 di tahun 2024," katanya.
Lebih lanjut, selama 10 tahun terakhir juga dilaksanakan pembangunan infrastruktur air minum dalam mendukung akses air minum layak bagi masyarakat sebesar 92 persen hingga 2023 melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
"Untuk akses sanitasi layak, saat ini mencapai sebesar 82 persen melalui pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T)," ucapnya.
Pada tahun 2025, Kementerian PUPR juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Karena itu, tugas dan tanggung jawab kementerian disebut ke depan sangat berat, di tengah ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur juga semakin tinggi.
