Ketua DPR: Alokasi APBN Harus Efektif untuk Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA, iNews.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani mengingatkan agar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan dengan efektif. Puan menuturkan, APBN merupakan dana yang berasal dari uang rakyat, sehingga penggunaanya harus dialokasikan secara efektif oleh penyelenggara negara untuk menyejahterakan rakyat.

Hal ini disampaikan Puan dalam pidatonya di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sesi Penyampaian RUU APBN 2025 yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

"Dana APBN berasal dari uang rakyat, oleh karena itu belanja negara, harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat; dan lain sebagainya yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat," ujar Puan.

Dia menambahkan, pemerintah harus dapat memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga, yang menunjukan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas.

Puan menilai, pemerintah harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap.

"Bukannya hanya sekedar lebih baik belanja atau better to spending," tuturnya.

Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Antara lain masalah-masalah struktural seperti kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan lain sebagainya.

"Inilah tantangan kita ke depan, yang harus mendapatkan penanganan yang efektif dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan Sumber Daya Manusia Pemerintahan," ucapnya.

"Pemerintahan ke depan semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif," kata Puan.