Ketua DPR Minta Program Prabowo-Gibran Dieksekusi Sejak Tahun Pertama Memimpin
JAKARTA, iNews.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyampaikan, tahun 2025 merupakan tahun pertama pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Dengan begitu, pemerintahan baru tersebut memiliki program yang sudah harus dijalankan sejak tahun pertamanya.
Puan mengatakan, dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun 2025, DPR dan pemerintah bersepakat untuk tetap memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi pemerintahan baru dalam menjalankan program kerjanya di tahun 2025.
DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN tahun Anggaran 2025, yang menjadi dasar penyusunan nota keuangan dan RUU RAPBN Tahun 2025 beserta nota Keuangan, yang akan disampaikan oleh saudara Presiden, ujar Puan dalam pidatonya tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Menurutnya, dana APBN berasal dari uang rakyat, oleh karena itu belanja negara harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi.
Kemudian, pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat dan lain sebagainya yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat.
Pemerintah harus dapat memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga, yang menunjukan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better dan bukannya hanya sekedar lebih baik belanja atau better to spending , tuturnya.
Selain itu, Puan menilai pemerintah baru harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar hingga Indonesia bisa keluar dari middle income trap .
